Tesis ini membahas mengenai adanya rencana penyatuan atau restrukturisasi PT Taspen, PT ASABRI dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder. Hasil penelitian adalah menganalisis kemungkinan restrukturisasi PT Taspen, PT ASABRI dan BPJS Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial PT TASPEN, PT ASABRI dan BPJS Ketenagakerjaan belum terintegrasi hal tersebut terlihat dari bentuk badan hukum, peserta serta program jaminan yang berbeda. Adanya kemungkinan restrukturisasi PT Taspen, PT ASABRI dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki kendala yaitu adanya perbedaan dari peran, fungsi, tugas, asal dana iuran serta persyaratan administratif dari Pegawai Negeri baik Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dengan pekerja swasta. Bila mengacu pada negara Swiss penerapan dari badan penyelenggara jaminan antara Indonesia dengan Swiss memiliki perbedaan seperti status badan hukum dan status pekerja dari badan penyelenggara jaminan sosial. Ke depan, segera memutuskan Perkara No. 6/PUU-XVIII/2020 serta perlu adanya penyemaan arti tenaga kerja baik untuk PNS, TNI, Polri serta pekerja swasta dapat dipahami adanya penggabungan badan penyelenggara jaminan sosial tersebut adalah untuk menciptakan penyelenggaraan jaminan sosial yang efektif dan terintegrasi karena tujuannya adalah sama yaitu untuk menyejahterakan seluruh warga negaranya.

---

This thesis discusses the plan to unify or restructure PT Taspen, PT ASABRI and BPJS Ketenagakerjaan based on Article 65 of Law no. 24 of 2011 concerning the Social Security Administration. The research uses normative juridical research methods which are carried out through library research on secondary data. The result of this research is to analyze the possibility of restructuring PT Taspen, PT ASABRI and BPJS Ketenagakerjaan. The implementation of social security for PT TASPEN, PT ASABRI and BPJS Ketenagakerjaan has not been integrated, this can be seen from the different forms of legal entities, participants and guarantee programs. The possibility of restructuring PT Taspen, PT ASABRI and BPJS Ketenagakerjaan has obstacles, namely the differences in the roles, functions, duties, origin of the contribution funds and the administrative requirements of Civil Servants, both State Civil Apparatus, TNI and Polri, with private workers. When referring to the country of Switzerland, the application of the guarantee agency between Indonesia and Switzerland has differences such as the status of a legal entity and the status of workers from the social security administering agency. In the future, immediately decide Case No. 6/PUU-XVIII/2020 and the need for embedding the meaning of labor both for civil servants, TNI, Polri and private workers, it can be understood that the merger of the social security administering bodies is to create an effective and integrated social security administration because the goal is the same, namely to prosper. all its citizens.