Melihat perkembangan masyarakat modern yang semakin meningkat membuat sistem pendaftaran hak atas tanah di Indonesia juga harus menjamin kebenaran data fisik dan data hukum dalam sistem publikasi negatif, melalui sistem pendaftaran sertipikat digital, sehingga dapat memberikan pelayanan yang nyaman dan jangkauan yang tidak terbatas. Hal ini terlihat didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/PDT/2018 di mana penggugat yaitu seorang dokter BHS merasa dirugikan oleh adanya sertipikat yang dijaminkan nyatanya adalah palsu dan diduga adanya tindakan yang tidak professional yang dilakukan oleh pihak instasi yang berwenang yang mengeluarkan sertipikat hak tanggungan. Oleh karena itu tesis ini permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai penerapan sistem pendaftaran hak atas tanah yang dapat mengantisipasi adanya sertipikat ganda dan peran PPAT terhadap pembuatan akta pembebanan hak tanggungan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/PDT/2018. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif, tipelogi penelitian eksplanatoris, data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis kulitatif serta bentuk hasil penelitian sistematis dan kualitatif. Permasalahan ini tidak memungkiri jika adanya sertipikat ganda untuk mencegah hal tersebut Pemerintah sudah menerapkan beberapa sistem untuk mencegah adanya sertipikat palsu salah satunya yaitu adanya sistem komputerisasi yang diterapkan diseluruh Kantor Pertanahan di Indonesia. Pelayanan elektronik di era modern merupakan upaya pemerintah untuk mendorong terciptanya jaminan kepastian hak atas tanah terhadap Notaris maupun PPAT yang telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dengan Pasal 16 UUJN dan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/ PERKABAN Nomor 3 Tahun 1997 oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT tidak bersalah meskipun akta yang telah dibuat oleh Notaris maupun PPAT tetap bisa batal.

---

Seeing the increasing development of modern society, the land rights registration system in Indonesia must also guarantee the correctness of physical data and legal data in the negative publication system, through a digital certificate registration system, so that it can provide convenient services and unlimited coverage. This can be seen in the Supreme Court Decision Number 2066 K/PDT/2018 where the plaintiff, a BHS doctor feels aggrieved by the existence of a guaranteed certificate which is in fact fake and it is suspected that an unprofessional act was carried out by the authorized agency that issued the mortgage certificate. Therefore, in this thesis the problem to be discussed is regarding the application of a land rights registration system that can anticipate the existence of multiple certificates and the role of PPAT in the making of a mortgage deed in the Supreme Court Decision Number 2066 K/PDT/2018. This study uses normative juridical forms, explanatory research typology, secondary data consisting of primary and secondary and tertiary legal materials, data collection by document studies and interviews, qualitative analysis methods and forms of systematic and qualitative research results. This problem does not deny that there are multiple certificates to prevent this. The government has implemented several systems to prevent fake certificates, one of which is the existence of a computerized system that is implemented throughout the Land Offices in Indonesia. Electronic services in the modern era are a government effort to encourage the creation of guarantees of land rights for Notaries and PPATs who have carried out their obligations as stipulated in Article 16 of the UUJN and Article 97 of the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/PERKABAN Number 3 of 1997. The Notary/PPAT is not guilty even though the deed made by the Notary or PPAT can still be canceled.