Pemerintah Indonesia telah mencoba mengatasi kendala penanaman modal langsung untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business “EoDB” mulai dari mengeluarkan kebijakan untuk penyederhanaan hingga yang paling aktual ialah menciptakan undang-undang dengan metode legislasi baru serta penaikan status lembaga investasi. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, relevansi EoDB dari indikator penilainnya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penanaman modal langsung melalui faktor hukum; kedua, implementasi EoDB pada kebijakan pendirian dan perizinan dalam penanaman modal langsung memainkan peran yang signifikan dalam perbaikan kemudahan berusaha hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan-perbaikan produk hukum yang dikeluarkan oleh Indonesia; ketiga, konsep ideal dari EoDB dalam kemudahan berusaha ialah penerapan nilai-nilai yang termuat dalam peraturan harus sesuai dengan amanat dan cita cita, pengoptimalisasian Lembaga investasi (Kementrian Investasi), perpanjangan tangannya di daerah dan Pemerintah Daerah itu sendiri.

---

Indonesian government has tried to overcome the obstacles and barriers of direct investment to improve the EoDBranking, starting from issuing the policies for procedure simplification and to the most actual recently is to create laws with new legislation methods and raise the status of investment institutions. This research is categorized as normative legal research that using secondary data that analyzed with explanatory method. The approach in this study is a conceptual, statutory and comparative approach. The results of this study are; first, the relevance of the EoDB, especially the assessment indicators, is one of the factors that can influence direct investment through the legal factor; second, the implementation of the EoDB in the establishment and permits policies for direct investment plays a significant role in improving the EoDB, this can be seen from the improvements in legal products issued by Indonesia; third, the ideal concept of EoDB in the application of the values that contained in the regulations that must be in accordance with the mandate and ideals of the Constitution, optimizing the investment institution (Ministry of Investment), and its extension in the region and the Regional Government itself.