Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Apabila tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu alasan suatu perkawinan dapat dibatalkan ialah seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Alasan lain dapat dibatalkannya suatu perkawinan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan dasar pemalsuan identitas oleh salah satu pihak suami atau istri. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu perkawinan dapat dibatalkan serta akibat hukum perkawinan poligami tanpa izin dari istri pertama dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang diduga disebabkan karena adanya pemalsuan identitas dalam putusan Nomor 0393/Pdt.G/2020/PA.Klt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian menyimpulkan akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri, anak, harta benda dan terhadap orang ketiga. Dalam memutus Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0393/Pdt.G/2020/PA.Klt, hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan dugaan adanya pemalsuan identitas, dengan berlandaskan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Putusan Pengadilan Agama Nomor 0393/Pdt.G/2020/PA.Klt yang amar putusannya menolak pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang tepat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, tentang pengajuan pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

---

The implementation of marriage must fulfill the stipulated pillars and conditions. If it is not fulfilled or violates the prohibition on marriage, the marriage can be canceled. Article 71 of the Compilation of Islamic Law states that one of the reasons for a marriage to be canceled is a husband who practices polygamy without the permission of the Religious Court. Another reason is that a marriage can be canceled if the marriage is carried out on the basis of falsification of identity by one of the husband or wife party. The problem raised in this study is how a marriage can be canceled as well as the legal consequences of polygamous marriage without the permission of the first wife and the judge’s consideration in deciding cases of marriage cancellation that is suspected to be due to identity forgery in decision Number 0393 / Pdt.G / 2020 / PA. Klt. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the legal consequences of marriage annulment due to the absence of a polygamy permit are legal consequences of the relationship between husband and wife, children, property and to third party. In deciding the Klaten Religious Court Decision Number 0393 / Pdt.G / 2020 / PA.Klt, the judge stated that no allegations of identity forgery were found, based on Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 71 of the Compilation of Islamic Law. The Decision of the Religious Court Number 0393 / Pdt.G / 2020 / PA.Klt whose decision was to reject the application for marriage annulment submitted by the Plaintiff is not right. This is in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 72 of the Compilation of Islamic Law, concerning applications for cancellation of marriage due to fraud or misunderstanding regarding the husband or wife.