Pada tesis ini membahas mengenai Notaris dalam kasus No. 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 yang melanggar ketentuan Peraturan Jabatan Notaris dalam membuat akta. Dalam kasus ini Notaris tersebut tidak amanah dalam penitipan sertipikat hak milik serta dalam pembuatan akta Notaris melanggar beberapa kewajiban yang diatur dalam undang-undang jabatan Notaris dan mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Pokok masalah membahas tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi apakah sudah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dan tipologi penelitian yang digunakan eskplanatoris. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang mengakibatkan kerugian terhadap kliennya maka Notaris yang bersangkutan bertanggung jawab secara administratif menjalankan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berwenang dan kasus ini juga bisa digugat ke pengadilan Negeri setempat karena kasus ini berkaitan dengan ganti rugi seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas dalam menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan berupa usulan pemberhentian dengan tidak hormat, sanksi tersebut telah sesuai seperti yang diatur Pada Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris. Tetapi sanksi yang diberikan kepada Notaris tersebut terlalu memberatkan Notaris. Mengenai kerugian yang di terima Pelapor dapat menggugat Notaris yang bersangkutan secara Perdata di Pengadilan Negeri setempat, karena dalam hal ini Majelis Pengawas hanya berwenang sebagai pengawas dari pelaksanaan jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the Notary in case No. 07/Pts/Mj.PWN Banten Province/V/2018, which violates the provisions of the Notary Position Regulation in making the deed. In this case, the Notary were not trustworthy in the custody of the certificate of ownership and in making the Notary deed which, violates several obligations stipulated in the Notary position law and results in a loss to one of the parties. The main issue discusses the responsibility of the Notary to the deed the Notary made that resulted in harm to one of the parties and legal considerations in imposing sanctions whether it is in accordance with the Notary Position Regulation. The research method used in this research is normative juridical and the research typology used is explanatory. The Notary’s responsibility in making the deed that results in loss to the clients which therefore, the Notary involved is administratively responsible for carrying out the sanctions imposed by the competent Notary Supervisory Council and this case can also be sued to the local District Court because this case relates to compensation as regulated in Article 1365 of the Civil Code. Legal considerations of the Supervisory Council in imposing sanctions on the Notary involved in the form of a proposal for dishonorable dismissal, the sanctions are in accordance with the provisions of Article 16 and Article 17 of the Regulations on the Position of the Notary. However, the sanctions given to the Notary are too burdensome for the Notary. Regarding the losses received, the Whistleblower may sue the Notary involved in a civil manner at the local District Council, because in this case the Supervisory Council is only authorized as a supervisor of the implementation of the Notary’s position.