Penelitian ini membahas mengenai dampak pembuatan akta pengikatan jual beli yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Pembuatan akta pengikatan jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris sebagai pejabat umum harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian, bertindak secara cermat, teliti, dan seksama agar terhindar dari pertanggungjawaban atas akta yang telah dibuatnya. Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian obligatoir yang dijelaskan sebagai perjanjian yang baru meletakan hak dan kewajiban masing-masing untuk menentukan kedudukan masing-masing pihak. Pengikatan Jual Beli yang merupakan perjanjian bantuan, dengan adanya Pengikatan Jual Beli belum menjadi bukti untuk peralihan hak kepada orang lain. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap pembuatan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris tanpa sepengetahuan ahli waris lain terhadap tanah waris; dan, akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan surat keterangan waris tanpa menyebutkan ahli waris lain. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Analisis didasarkan pada norma-norma dan/atau asas-asas hukum tertulis yang dikaitkan dengan akta pengikatan jual beli dan surat keterangan waris yang tidak lengkap menyebutkan ahli warisnya. Hasil analisa adalah bahwa perjanjian pengikatan jual beli ini didasari oleh Surat Keterangan Waris yang cacat hukum dengan tidak memasukan ahli waris lain yang masih hidup di dalamnya yang mengakibatkan batal demi hukum. Jika Notaris melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, administrasi ataupun pidana.

---

This research discusses the impact of the making sale and purchase agreement deed carried out without the knowledge of other heirs. The sale and purchase agreement deed made before a Notary as a general official must meet the requirements as regulated in the law. In carrying out their position, a Notary must apply the principle of prudence, act carefully, thoroughly, and conscientious in order to avoid being responsible for the deed there has made. The sale and purchase agreement is an obligatory agreement that is described as a new agreement that stipulates the rights and obligations of each party to determine the position of each party. The Sale and Purchase Agreement is an assistance agreement, the existence of the Sale and Purchase Agreement itself cannot immediately apply as evidence for the transfer of rights to another person. The problems raised in this research are regarding the legal consequences of making a sale and purchase agreement deed before a Notary without the knowledge of other heirs on the inheritance land; and, the legal consequences and responsibilities of a Notary for making a certificate of inheritance without mentioning other heirs. To answer these problems, The method used in this research is juridical normative with analytical descriptive typology sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis is based on written legal norms or principles associated with the binding of sale and purchase deed agreement and incomplete inheritance certificates mentioning the heirs. The result the analysis is The sale and purchase agreement is based on a legally flawed Inheritance Certificate with no other surviving heirs in it which resulted in null and void. If a Notary commits a violation in carrying out their positions, the civil, administrative or criminal liabilities can be held.