Sebagai upaya mitigasi risiko yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak dalam pengadaan barang/jasa, industri asuransi menawarkan sebuah produk inovatif yang bernama surety bond. Dalam praktiknya, pengaturan surety bond yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia tidak diatur di dalam suatu undang-undang bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sendiri juga tidak tidak diatur. Sehingga, ketentuan surety bond diatur di dalam beberapa peraturan turunan. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, perusahaan asuransi yang sebelumnya dapat menyelenggarakan suretyship atas dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dipandang tidak dapat lagi menjual produk asuransi berupa surety bond. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ditemukannya undang-undang yang secara ekplisit mengatur surety bond yang dipasarkan oleh asuransi umum dan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan ketentuan yang multitafsir.

---

As an effort to mitigate risks that may cause losses for several parties in the procurement of goods/services, the insurance industry offers an innovative product called surety bond. In practice, the regulation of surety bonds marketed by insurance companies in Indonesia is not specifically regulated in a law, even Law Number 40 of 2014 concerning Insurance itself is not regulated. Thus, the surety bond provisions are regulated in several derivative regulations. With the birth of Law no. 1 of 2016 concerning Guarantees, insurance companies that were previously able to conduct suretyships based on the Financial Services Authority Regulations (POJK) are considered no longer able to sell insurance products in the form of surety bonds. This research is descriptive using normative juridical method. The results of this study indicate that there is no law that explicitly regulates surety bonds marketed by general insurance and the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance are provisions that have multiple interpretations.