Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya politisi perempuan di tingkat kabupaten/kota berasosiasi dengan alokasi belanja kesejahteraan sosial. Metode regresi digunakan dalam penelitian ini dengan sampel berjumlah 538 Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa representasi perempuan di DPRD Kabupaten/Kota tidak berpengaruh secara statistik. Sementara itu, keterkaitan politisi perempuan yang menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota dengan alokasi anggaran belanja untuk kesejahteraan sosial tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 5% maupun 10%. Kedua hasil tersebut membuktikan hipotesis bahwa tidak ada keterkaitan antara representasi perempuan baik sebagai legislator maupun sebagai kepala daerah di Indonesia dengan kebijakan alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial. Pentingnya meningkatkan representasi politisi perempuan di kabupaten/kota sesuai dengan regulasi politik dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

The study aimed at statistically analyzing whether the presence of female politicians at the district or city level was associated with the allocation of social welfare spending. The regression method was applied with a sample of 538 districts/cities from 34 provinces in Indonesia. The results prove that there is no statistical effect on the representation of women in the district or municipal DPRD parliament. Likewise, there is no statistical significance on the association between female politicians who served as Mayors or Deputy Mayors with social welfare’s budgeting, with 5% or 10% confidence levels. The two results prove the study hypothesis that there is no association between the representation of women in local parliaments and executives in Indonesia with budget allocation policies for social welfare. It is crucial to rise the number of politician representatives in regional level as per political regulations and SDG.