Penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Palsu. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta sehingga membuat pihak ketiga merasa dirugikan seharusnya dikenakan sanksi hukum maupun administrasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang dibuatnya atas dasar akta perjanjian pengikatan jual beli palsu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1118/Pid.b/2019/PN.Jkt.Tim; dan akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT dengan dasar akta perjanjian pengikatan jual beli palsu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1118/Pid.b/2019/PN.Jkt.Tim. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analitis. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. Analisis didasarkan pada data kualitatif. Hasil analisis adalah pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris/PPAT VN ialah pertanggungjawaban secara administratif, dikarenakan Notaris/PPAT VN tidak seksama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana ketika diambil sumpah ia telah bersumpah bahwa, ia akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak. Sementara akibat hukum dari adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli palsu tersebut menyebabkan akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT VN menjadi batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal karena pada kenyataannya tidak pernah adanya akta perjanjian pengikatan jual beli lunas yang dibuat oleh Notaris RMSS.

---

This Thesis discusses the Accountability of Notary Public / PPAT for Making Sale and Purchase Deed on the Basis of Fake Sale and Purchase Agreement. Notary / Land Deed Making Official who commits a violation in making the deed so as to make the third party feel aggrieved should be subject to legal and administrative sanctions as a form of responsibility. The issues raised in this research are regarding the accountability of the Notary / PPAT to the sale and purchase deed he made on the basis of the fake sale and purchase agreement deed in the East Jakarta District Court Decision Number 1118 / Pid.b / 2019 / PN.Jkt.Tim; and the legal consequences of the sale and purchase deed made by the Notary / PPAT on the basis of the fake sale and purchase agreement deed in the East Jakarta District Court Decision Number 1118 / Pid.b / 2019 / PN.Jkt.Tim. To answer this problem, a normative juridical research method with an analytical approach is used. The data analysis was done descriptive diagnostic. The analysis is based on qualitative. The result of the analysis is that the accountability that can be requested from the Notary / PPAT VN is accountability administratively, because the Notary / PPAT VN is not careful in carrying out his duties in accordance with the applicable regulations. When PPAT took the oath, he/she had sworn that he/she would carry out his/her position in an honesty, orderly, carefully and aware, responsible and impartial manner. Meanwhile, the legal consequence of the fake Sale and Purchase Agreement Deed causes the deed made by the Notary / PPAT VN to be null and void because it does not meet the objective requirements, namely a lawful cause because in reality there has never been a sale and purchase agreement deed that was paid in full. made by RMSS Notary.