Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batu bara telah memasuki babak baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara di Indonesia yang menyebabkan terjadinya peralihan dalam pembuatan perizinan untuk pengelolaan tambang mineral dan batubara wilayah Indonesia dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra baik dari pengusaha tambang swasta yang akan mengurus perizina maupun baik juga dari sisi pemerintah daerah, karena sebelum lahirnya Undang-Undang Minerba yang baru ini peengaturan perizinan masih dalam kewenangan Pemerintah daerah dengan dasar Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan sekarang dengan lahirnya UU No.3 Tahun 2020 ini semakin menguatkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai urusan pemerintah pusat atau kewenangan Pemerintah pusat dalam segi perizinan Pertambangan Minerba sehingga menimbulkan polemik apakah UU minerba yang baru ini melanggar asas otonomi daerah atau tidak. penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Tulisan ini membahas pentingnya keberadaan kepastian hukum yang menjamin Perizinan Pertambangan Minerba dapat dikeluarkan secara efisien untuk lebih memperkuat minat para investor dalam sektor pertambangan minerba dan tetap berjalan sesuai dengan kaidah aturan perundang-undangan.

---

Management of Mineral and Coal Resources has entered a new phase with the issuance of Law no. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal in Indonesia which causes a shift in the issuance of permits for the management of mineral and coal mines in the Indonesian territory from the regional government to the central government. This raises a lot of pros and cons, both from private mining entrepreneurs who will take care of permits as well as from the local government side, because prior to the issuance of the new Minerba Law, licensing arrangements were still under the authority of the regional government on the basis of Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal, and now with the issuance of Law No. 3 of 2020, it further strengthens the provisions of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government regarding central government affairs or the authority of the central government in terms of Minerba Mining licensing, causing a polemic as to whether the new mineral and coal law violates the principle of regional autonomy or not. This legal writing is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. This paper discusses the importance of the existence of legal certainty that ensures that Minerba Mining Permits can be issued efficiently to further strengthen the interest of investors in the mineral and coal mining sector and continue to operate in accordance with the rules of the law.