Dalam prakteknya tidak jarang PPAT melakukan pelanggaran sehingga dapat dikenai sanksi atas perbuatannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim atas penjatuhan sanksi perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 254/ Pdt. G/ 2018/ PN. Cbi jo. Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT BDGberdasarkan norma hukum adat dan (2) Bagaimana tanggung jawab PPAT atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya di dalam Putusan Nomor 254/ Pdt. G/ 2018/ PN. Cbi jo. Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT BDG ditinjau dari peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif, tipologi eksplanatoris-preskriptif, jenis data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder studi pustaka dan hasil wawancara,bahan hukum tersier yakni kamus-kamus. Dengan metode analisis kualitatif dan bentuk hasil penelitian evaluatif-perspektif. Hasil dari penelitian ini adalah putusan hakim telah sesuai dengan norma hukum adat karena pembayaran menggunakan cek tertanggal mundur tidak dapat digunakan dalam AJB karena tidak memenuhi syarat tunai. PPAT dapat dikenai pelanggaran administratif atas penandatanganan akta jual beli tanpa melampirkan bukti pajak penghasilan atas tanah dengan sanksi teguran tertulis karena keabsahan akta jual beli tidak berpengaruh dengan terlanggarnya kewajiban mengenai pajak tersebut, pelanggaran perdata sanksi ganti atas perbuatan melawan hukum dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan pelanggaran pidana dengan sanksi penjara paling lama 8 tahun penjara atas tuduhan pemalsuan surat dengan dasar Pasal 263 dan 264 KUHP. Jika seluruh pelanggaran tersebut telah terbukti maka dapat dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan Pasal 13 huruf d Permen ATR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

In practice, it is not uncommon for the land deed maker to commit violations so that they can be subject to sanctions for their actions. The main problems in this study are (1) How is the judge's consideration of the imposition of sanctions for unlawful acts in Decision Number 254/Pdt. G/2018/ PN. Cbi jo. Decision Number 139/PDT/2020/PT BDG is based on customary law norms and (2) What is the land deed maker responsibility for the violations it has committed in Decision Number 254/Pdt. G/2018/ PN. Cbi jo. Decision Number 139/PDT/2020/PT BDG is reviewed from the applicable regulations. This study uses research methods with normative juridical forms, explanatory-prescriptive typology, secondary data types, primary legal materials namely legislation, secondary legal materials from literature studies and interviews, tertiary legal materials namely dictionaries. With qualitative analysis methods and form of evaluative-perspective research results. The result of this research is that the judge's decision is in accordance with customary law norms because payments using a check dated back cannot be used in the land sale and purchase deed because they do not meet the cash requirements. the land deed maker can be subject to administrative violations for signing the deed of sale and purchase without attaching proof of income tax on land with a written warning sanction because the validity of the deed of sale and purchase does not affect the violation of the obligation regarding the tax, civil violation sanctions compensation for unlawful acts by not applying the precautionary principle and a criminal offense with a maximum imprisonment of 8 years on charges of forgery of letters on the basis of Articles 263 and 264 of the Criminal Code. If all of these violations have been proven, they can be subject to dishonorable dismissal in accordance with Article 13 letter d of Regulation of the minister of agrarian and spatial planning Number 2 of 2018 concerning the Guidance and Supervision of Land Deed Maker Officials.