Globalisasi selain membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif antara lain munculnya transnational organized crime (TOC). Salah satu bentuk TOC yang paling besar menyumbang pendapatan ilegal global adalah peredaran gelap narkotika. Titik masuk negara Indonesia menjadi tempat yang rawan akan peredaran gelap narkotika karena tingginya aktivitas perlintasan orang dan barang yang melalui pintu masuk tersebut. Jalur laut kerap digunakan untuk pengiriman pasokan narkotika dalam jumlah besar dan berasal dari luar negeri. Terkait dengan hal itu, penyidik Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan untuk melakukan interdiksi, yang kemudian Presiden menginstruksikan untuk membentuk Sistem Interdiksi Terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan peranan Sistem Interdiksi Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Pusat dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Sistem Interdiksi Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Pusat, sementara data sekunder didapat dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini yaitu penekanan pada pentingnya kolaborasi antar instansi sebagai wujud keterpaduan. Peranan tersebut mencakup dua hal, yaitu kolaborasi dalam dukungan data dan informasi dan kolaborasi dalam dukungan operasional. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Meski demikian, Sistem Interdiksi Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Pusat memenuhi delapan kriteria keberhasilan kolaborasi. Selain itu, kolaborasi yang ada pada Sistem Interdiksi Terpadu menjadi salah satu strategi adaptasi dari kegiatan interdiksi pada Badan Narkotika Nasional Pusat. Dimana strategi adaptasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan lembaga Badan Narkotika Nasional Pusat dalam menghadapi berbagai perubahan pola peredaran gelap narkotika khususnya yang melalui jalur laut.

---

Globalization beside having the positive impact for human being, also bring the negative impact such emergence of transnational organized crime (TOC). One form of TOC is illicit narcotics trafficking. Entry points to Indonesia become a place prone to illicit narcotics trafficking because of the high activity of crossing people and goods through these entry points. Sea routes are often used for the delivery of large quantities of narcotics supplies from abroad. In this regard, National Narcotics Board investigators are given the authority to conduct interdictions, which then the President instructed to form an Integrated Interdiction System. This study uses qualitative approach to describe the role of an Integrated Interdiction System in National Narcotics Board in effort to eradicate the illicit narcotics trafficking through sea routes. Primary data collected from interviews with the informants who are directly involved in the Integrated Interdiction System in National Narcotics Board, while the secondary data collected from literature study. This study findings that the importance of collaboration among participants as a form of integration. That role includes two forms, collaboration in data and information support and collaboration in operational support. There are several obstacles in implementation of collaboration. Nevertheless, Integrated Interdiction System in National Narcotics Board fulfill eight criteria of successful collaboration. Besides that, the collaboration that exist in Integrated Interdiction System become an adaptation strategy by interdiction activities in National Narcotics Board. Where this adaptation strategy is needed to strengthening institutional resilience of National Narcotics Board to face the various changes in illicit narcotics trafficking’s patterns especially through sea routes.