Skripsi ini membahas intervensi Tiongkok sebagai upaya resolusi konflik antara Kachin Independence Organization (KIO) dan Pemerintah Myanmar pada Tahun 2013. Setelah melakukan gencatan senjata selama 17 tahun, eskalasi konflik Kachin kembali tinggi pada tahun 2011. Bentrokan antara KIA dan Tatmadaw pada 9 Juni di lokasi proyek Bendungan PLTA menandai dimulai kembalinya konflik yang telah terjadi lebih dari lima dekade ini. Pecahnya konflik pada tahun 2011 disebabkan oleh diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar kepada KIO dan penduduk Kachin selama masa gencatan senjata. Akibatnya, upaya negosiasi damai yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar selalu mengalami kegagalan karena perbedaan pandangan mengenai perdamaian diantaranya keduanya. Oleh karena itu, sebagai negara tetangga yang juga terdampak oleh konflik ini, Tiongkok menawarkan diri sebagai penengah antara KIO dan Pemerintah Myanmar untuk melakukan pembicaraan damai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur untuk melihat faktor yang mendorong Tiongkok melakukan intervensi terhadap konflik Kachin serta upaya intervensi yang dilakukannya. Penelitian ini menggunakan konsep konflik asimtetris oleh Aggestam dan teori resolusi konflik dengan keterlibatan pihak ketiga oleh Fisher dan Keashly untuk menjelaskan kondisi asimetris yang menyebabkan konflik Kachin tahun 2011 sehingga membutuhkan peran Tiongkok sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan KIO dan Pemerintah Myanmar serta metode intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mendamaikan keduanya.

---

This paper discusses Tiongkok’s intervention as an effort to resolve the conflict between the Kachin Independence Organization (KIO) and the Government of Myanmar in 2013. After carrying out a ceasefire for 17 years, the Kachin conflict escalated again in 2011. Clashes between KIA and the Tatmadaw on June 9 at the location the hydropower dam project marks the resumption of the conflict that has been going on for more than five decades. The outbreak of conflict in 2011 was caused by discrimination by the Government of Myanmar against KIO and Kachin residents during the ceasefire period. As a result, the efforts of peace negotiations carried out by the Government of Myanmar have always failed due to differences in views on peace between the two. Therefore, as a neighboring country that was also affected by this conflict, Tiongkok offered to mediate between KIO and the Myanmar Government to conduct peace talks. This research uses a qualitative method by collecting data through literature studies to see the factors that encourage Tiongkok to intervene in the Kachin conflict and its intervention efforts. This research uses the concept of asymmetric conflict by Aggestam and the theory of conflict resolution with the involvement of a third party by Fisher and Keashly to explain the asymmetrical conditions that caused the Kachin conflict in 2011 so that it requires the role of Tiongkok as a third party in reconciling KIO and the Myanmar Government and the intervention methods carried out by Tiongkok in reconciling the two.