Notaris memiliki peranan penting dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya notaris memiliki tanggung jawab yang diatur dalam perundang-undangan diikuti dengan prinsip-prinsip dalam pembuatan akta. Notaris harus bertindak hati-hati dalam proses pengerjaan akta untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Sebagaimana terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam jo. Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dibatalkan nya suatu akta kuasa menjual, dikarenakan adanya pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh penghadap yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Notaris membuatkan surat pernyataan pencabutan kuasa jual dan melegalisasi nya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak penerima kuasa yang tidak mengetahui adanya pencabutan kuasa tersebut. Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang sudah ada guna memperoleh keterangan mengenai hal-hal yang belum diketahui atas permasalahan pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh penghadap yang pikun, dan untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan beserta sanksi bagi pihak yang menimbulkan kerugian. Penelitian ini dibuat dengan pendekatan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hasil analisis mendapatkan bahwa notaris tidak berhati-hati menjalankan jabatannya, dan kurang teliti saat menyikapi penghadap yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap akta kuasa menjual yang dibatalkan demi hukum, yang bermakna bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan tidak lagi memiliki akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan, dan perjanjian yang termuat didalamnya dianggap tidak pernah ada

---

Notaries have an important role in providing legal certainty to the community. In carrying out his position, the notary has responsibilities that are regulated in the legislation followed by the principles in making the deed. Notaries must act carefully in the process of working on the deed to avoid legal problems in the future. As happened in the case of Mamuju District Court Decree Number: 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam jo. Makasar District Court Decree Number1544/Pid.B/ 2019/Pn.Makasar. The problem raised in this study is the cancellation of a deed of power of attorney to sell, due to the unilateral revocation of power carried out by an incompetent appearer in carrying out legal actions. The notary makes a statement of revocation of the power of attorney and legalizes it so that it results in losses for the party receiving the power of attorney who is not aware of the revocation of the power of attorney. To answer the problems in this thesis, a normative juridical research method is used, with an explanatory research typology that aims to test an existing hypothesis in order to obtain information about things that are not yet known about the problem of unilateral revocation of power carried out by senile courtiers, and to perceive what legal remedies can be taken by the aggrieved party also sanctions toward the party that causing loss. This research was made with a statutory approach as regulated in Law Number 02 year 2014 amendment to Law Number 30 year 2004 concerning the Position of Notary. The results of the analysis of this study are the Notary was not careful in carrying out the positions, and was less careful in dealing with clients who was incompetent to carrying out for legal actions. Therefore the legal consequences of the past deed is void by the law which means that the legal action that has been committed has no legal consequences after a court decision, and the agreement contained therein presumed never existed.