Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, bertujuan untuk melahirkan hak-hak tertentu dan kewajiban para pihak. Salah satunya adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dibuat sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan Akta Jual Beli. Akan tetapi dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli juga tidak menjamin para pihak bebas dari permasalahan hukum. Namun dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat, pihak yang berjanji dapat mendapatkan perlindungan hukum, serta memiliki kekuatan hukum tetap, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pokok permasalahan dari tesis ini membahas tentang kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris dan perlindungan hukum untuk penjual jika pihak pembeli melakukan perbuatan wanprestasi dalam Putusan nomor 80/Pdt.g/2016/Pn.Blb. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan hukum, jika dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 1 angka 1 UU nomor 2 tahun 2014 perubahan atas UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta akibat hukum apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Serta perlindungan hukum untuk penjual dalam terjadinya wanprestasi adalah menurut ketentuan pasal 1243 KUHPerdata adalah dengan membatalkan perjanjian, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga.

---

An agreement is a legal relationship between two or more people, aiming to give birth to certain rights and obligations of the parties. One of them is the Sale and Purchase Binding Agreement, made as a preliminary agreement before the Sale and Purchase Deed is executed. However, the making of the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement also does not guarantee that the parties are free from legal problems. However, with the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement made, the party who promises can get legal protection, and has permanent legal force, because it is in accordance with the provisions of Article 1868 of the Civil Code and Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. The main problem of this thesis discusses the legal force of the Sale and Purchase Binding Agreement Deed made before a Notary and legal protection for the seller if the buyer commits an act of default in Decision number 80/Pdt.g/2016/Pn.Blb. This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Sale and Purchase Binding Agreement Deed has legal force, if it is made based on the provisions of Law Article 1 number 1 Law number 2 of 2014 amendments to Law number 30 of 2004 concerning Notary Positions. As well as the legal consequences if there are parties who default, the agreement can be canceled, and the aggrieved party can claim their rights by filing a claim to the court. And legal protection for the seller in the event of a default is according to the provisions of article 1243 of the Civil Code is to cancel the agreement, with compensation for losses and interest.