Penelitian ini mengenai pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas tindak pidana penggelapan sertifikat milik klien yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 788 K/PID/2020 menganalisis mengenai akta jual beli atas tindak pidana penggelapan oleh PPAT dan pertanggungjawaban serta akibat hukum terhadap PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dikarenakan pembatalan perjanjian secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta tipologi ekplanatoris dan deskriptif analistis, kemudian metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dan alat pengumpulan data memakai studi kepustakaan dan dokumen. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh PPAT sebagai pejabat umum merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan jabatan dan kode etik PPAT. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dikarenakan telah melanggar kewajiban dan larangan sebagai PPAT. dikarenakan menimbulkan kerugian atas perbuatannya dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat dimintakan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat didakwa dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dengan pemberatan. Jual beli tanah harus berdasarkan hukum tanah nasional dengan memenuhi sifat unsur terang, tunai dan rill, pada perkara ini akta jual beli tidak terpenuhinya unsur tunai yang mengakibatkan batal demi hukum. Dalam menjalankan jabatannya PPAT harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam membuat suatu akta jual beli. Atas perbuatan tersebut dapat merusak citra profesi PPAT yang di percaya oleh masyarakat, maka PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata, dan pidana.

---

This research is about the accountability of the Land Deed Official (PPAT) for the criminal embezzlement of client-owned certificates that cause losses to the parties. The issue raised in this study is the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 788 K/PID/2020 analyzing the deed of sale and purchase of embezzlement crimes by ppat and liability and legal consequences against PPAT who commit embezzlement crimes due to unilateral cancellation of the agreement. This study uses normative juridical methods as well as ecplanatoric and descriptive analytical typology, then data analysis methods using qualitative analysis and data collection tools using literature and document studies. Criminal acts of embezzlement committed by PPAT as a public official is an act that violates the laws and regulations of the office and the ppat code of ethics. Such acts may be subject to disrespectful dismissal sanctions for violating obligations and prohibitions as PPAT. because it causes losses for its actions on the basis of unlawful acts can be requested compensation by the aggrieved party under Article 1365 of the Civil Code and can be charged with Article 374 of the Criminal Code on embezzlement by force. The sale and purchase of land must be based on the national land law by fulfilling the nature of the bright element, cash and rill, in this case the deed of sale and purchase of the cash element is not fulfilled which results in null and void. In carrying out its position PPAT must comply with the prevailing laws and regulations and safeguard the interests of the parties concerned in making a deed of sale and purchase. For such actions can damage the image of the PPAT profession that is believed by the public, then PPAT can be held accountable administratively, civilly, and criminally.