Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dikarenakan tidak adanya aturan khusus dalam mengatur mengenai hukuman tersebut, maka menjadi niat penulis untuk melakukan penelitian agar dapat menganalisis hukuman yang tepat untuk diberikan kepada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terlibat dalam tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa Notaris/PPAT, terkait Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY jo. Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY, dan akibat hukum Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT, dalam studi kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY jo. Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukuman Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan mengenai akibat hukum terhadap akta jual beli mengikuti prosedur hukum yang berlaku yaitu membawa akibat hukum pada kekuatan pembuktian.

---

This research discussed the sanctions against a notary or land certificates maker who involved in corruption. Well as it would provide legal certainty of a notary who commits a felony corruption. Due to there is no specific regulation in terms of regulation regarding that sanction, then it becomes the intetions of a writer to do some research so that to know the proper sanctions to be given to a notary or land certificates maker that involved in a criminal offense corruption. The purpose of this research is to analyze consideration the Judge in the first degree and in the Court of Appeals, based on the judgment number 86/Pid.Sus-TPK /2017/ PT SBY jo. On the judgment number 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY, also to understand the laws against a deed of purchase made by a notary or land certificates maker based on the judgment number 86/Pid.Sus-TPK /2017/ PT SBY jo. On the judgment number 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY. The results of studies show that the sanction of a notary or land certificates maker that involved in corruption following the sanctions that in part of the laws year 1999 number 31 concerning on corruption eradication, while through the laws against trading certificate following applicable laws procedure which is bringing laws impact on the strength of proof.