Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)) belum mengatur mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, tidak boleh ada negara manapun yang melakukan kedaulatannya pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang terdiri dari Laut Bebas dan Kawasan (The Area) sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dari UNCLOS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi para ilmuan menemukan terdapat potensi-potensi dari keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan pada wilayah tersebut. Dengan adanya penemuan potensi tersebut, memicu Indonesia dan negara-negara lainnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengupayakan pembentukan pengaturan pemanfaatan keanekaramagan hayati di wilayah yurisdiksi nasional dengan cara mengakomodir pertimbangan negara-negara anggota melalui Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Pada konferensi ini akan diuraikan draft teks perjanjian hukum internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS yang mengatur khusus mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.

---

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (The 1982 UNCLOS) does not yet regulate the use of biodiversity in areas outside national jurisdiction, no country may exercise its sovereignty over areas outside national jurisdiction consisting of The High Sea and the Area so that it is considered to have violated the provisions of UNCLOS. However, along with the development of technology, scientists have discovered that there are potentials of biodiversity that can be utilized in the area. With the discovery of this potential, it triggers Indonesia and other countries to explore and exploit biodiversity outside their jurisdiction. The United Nations (UN) then seeks to establish regulations for the use of biological diversity in national jurisdictions by accommodating the considerations of member countries through the Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. At this conference, a draft text of a legally binding international legal agreement under UNCLOS will be described which specifically regulates the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas outside national jurisdiction.