PPAT wajib bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, baik undang-undang maupun Kode Etik. Apabila di kemudian hari akta yang dibuat PPAT mengandung cacat hukum, maka perlu ditelaah kembali, apakah kecacatan tersebut merupakan kesalahan PPAT atau pihak lain serta pertanggungjawaban PPAT masuk ranah perdata, pidana, ataukah administrasi. Akibat hukum terhadap akta atas perbuatan PPAT yang menyebabkan cederanya akta, yaitu batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent. Kasus yang diangkat diketahui bahwa tanda tangan di dalam Akta Jual Beli tersebut adalah palsu karena pihak yang sebenarnya tersebut merasa tidak pernah menandatangani akta. Kasusnya kemudian diangkat ke pengadilan tingkat pertama dan kedua. Majelis hakim menyatakan akta tersebut tidak sah dan tidak mengikat, maka dari itu dibutuhkan pertanggungjawaban PPAT terhadap akta jual beli atas putusan pengadilan tinggi bandung nomor 291/PDT/2020/PT.Bdg.

---

A land deed maker is required to be professional and comply with applicable regulations, both laws and the Code of Ethics. If in the future the deed made by the land deed maker contains a legal defect, it needs to be reviewed again, whether the defect is the fault of the land deed maker or another party and the land deed maker responsibility is in the civil, criminal, or administrative realm. The legal consequences of the deed for A land deed maker actions that cause injury to the deed, namely null and void, can be canceled or non-existent. In the case raised, it was found that the signature in the Sale and Purchase Deed was fake because the real party felt that they had never signed the deed. His case was then brought before the courts of first and second instance. The panel of judges stated that the deed was invalid and not binding, therefore A land deed maker responsibility for the deed of sale and purchase was required for the Bandung High Court's decision number