Sebagai salah satu profesi terhormat, Notaris seringkali terjerat dalam kasus-kasus pidana. Salah satu kasus pidana Notaris adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020. Sebelumnya, pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Notaris dijatuhkan pidana penjara. Keunikan penelitian ini adalah menganalisis mengenai kewenangan Notaris dengan perbuatan turut membantu tindak pidana penipuan dan pertanggungjawaban Notaris, dikarenakan seringkali terdapat perbedaan perspektif mengenai batasan tanggung jawab Notaris. Oleh karena itu, terdapat irisan antara hukum kenotariatan dan hukum pidana. Tesis ini menelaah secara komprehensif keterkaitan pembuatan akta kuasa menjual dengan unsur-unsur turut membantu dan penipuan serta sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan tipologi penelitian evaluatif, pendekatan studi kasus, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Notaris berwenang dalam membuat akta kuasa menjual dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 juncto 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pertanggungjawaban Notaris bersifat administratif. Selain itu, tesis ini juga meneliti mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris dalam putusan tersebut, yakni pemberhentian sementara. Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disarankan bagi Notaris untuk lebih berhati-hati, memberikan kewenangan kepada Ikatan Notaris Indonesia untuk memberikan pendapat terhadap kesalahan Notaris dalam suatu perkara pidana, serta mendorong perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengatur tindak pidana Notaris.

---

As one of the most respectable profession, Notary often get arrested in criminal cases. One of the cases related to a public Notary’s practice is the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decree Number 20 PK/Pid/2020. Previously, based on the Denpasar City District Court and High Court decrees, the Notary was handed down a prison sentence. The distinctive aspects of this research are it analyzes the authority of a Notary and aiding a fraud and it’s responsibilities, because there are often different perspectives regarding the limitations of a Notary’s responsibility. Therefore, there is a wedge between notarial law and criminal law. This thesis analyzes the authority of a Notary with the aiding of a fraud and it’s liability. This study comprehensively examines the relationship between the sale deed by the Notary with the elements of aiding a fraud, and also the extent of Notary’s liability towards a deed he or she made. This research relies on a normative-juridical method, with a typology of evaluative research, case study approach, and with qualitative analysis. The result in this thesis are the Notary has the authority to make the sale deed and does not fulfill the elements in Article 378 juncto 56 paragraph (2) of the Indonesian Penal Code, therefore, the Notary is administratively responsible. This thesis also examines the sanction which can be given based on the court decree analysis, namely a temporary dismissal. It can be suggested for public Notaries to be more prudent and mindful, give authority to the Indonesian Notary Association to give opinions and discussions towards a Notary who is sued in a criminal case, and encourage changes to be made towards the Indonesian Law of Notary’s Profession especially regulating about Notary’s criminal liability.