Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang salah satunya adalah akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Akta ini dibuat notaris berdasarkan apa yang Ia lihat, dengar, dan saksikan sendiri, sehingga notaris bertanggungjawab penuh terhadap akta tersebut. Dalam praktik, tidak jarang ditemukan notaris yang tidak jujur dalam menjalankan jabatannya sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078/K/Pdt2016 di mana tergugat memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris secara hukum atas pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan akibat hukum atas pembatalan akta tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti mengolah dan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa atas keterangan palsu tersebut, notaris mendapatkan sanksi perdata, selain sanksi pidana menurut Putusan Pengadilan Negeri dan sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris. Selain itu, perbuatan tergugat yang memalsukan keterangan palsu tersebut ke dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbit sebagai pengesahan akta tersebut secara substantif batal demi hukum, dan secara formal harus diajukan permohonan pembatalan untuk penghapusan dari situs Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian, para pihak kembali kepada kedudukan sebelum akta tersebut dibuat.

---

Notary as a public government official has the authority to produce authentic certificate one of which is Deed of General Meeting of Shareholders. Deed of General Meeting of Shareholders produced notary is based on what is seen, heard and witnessed and the notary will be held responsible on what they produced. In practice, it is not uncommon to found dishonest notary as seen from Republic of Indonesia Supreme Court’s Decision Number 3078/K/Pdt/2016 in which the Notary inputted false information in their deed. Whereas, the problem that is brought upon in this study is the Notary’s responsibility based on law on the production of Deed of General Meeting of Shareholders and the consequences of repealing aforementioned deed. In order to solve this problem, normative law research method and qualitative secondary data analysis are used. In this study, it was found that the notary received civil sanctions, in addition to criminal sanctions according to the District Court Decision and administrative sanctions from the Notary Supervisory Council. In addition, the defendant's act of falsifying the false information in the Deed of the General Meeting of Shareholders is declared an unlawful act. Therefore, the Decree of the Minister of Law and Human Rights that was issued as a ratification of the deed is substantively null and void, and a formal request for cancellation must be submitted for deletion from the General Law Administration website. Thus, the parties return to the position before the deed was made.