Kompleksitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan koordinasi di antara lembaga pemerintah. Keterlibatan berbagai aktor penyelenggara menyebabkan masih beragamnya pemahaman oleh seluruh lembaga pemerintah, sehingga berdampak rendahnya kontribusi dari lembaga lain serta penyampaian tujuan program yang berbeda-beda. Koordinasi yang ada pun masih menunjukkan perbedaan interpretasi pada substansi program, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya bagi pekerja di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi yang dilakukan antarlembaga pemerintah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPU dan PBPU di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum berjalan secara optimal ditandai dengan solidaritas kerja masih di jajaran pimpinan saja, sosialisasi dan diseminasi kepada Kementerian/Lembaga/Badan (K/L/B) belum disertai dengan kesadaran mencapai optimalisasi program, pedoman pelaksanaan yang belum dipahami oleh seluruh K/L/B, dan masih melekatnya konflik kepentingan di antara lintas organisasi. Sebaliknya, keberhasilan ditandai dengan adanya pengadaan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tujuan berkoordinasi yang dirancang secara bersama dengan berkomitmen untuk mencapai sistem jaminan secara nasional, membangun analisis permasalahan umum secara mendalam, pemerintah bertindak atas keputusan bersama, dan seluruh sumber daya berfokus pada kerja sama dan kepercayaan di antara instansi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga pemerintah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPU dan PBPU di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan secara optimal sebab masih ditemukan berbagai permasalahan pada pengimplementasiannya. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan berupa meningkatkan kolaborasi dan solidaritas sebagai wujud menciptakan keharmonisan antarlembaga.

---

The complexity of the implementation of the employment social security program requires coordination among government agencies. The involvement of numerous implementing actors causes various understandings by all government institutions, resulting in low contributions from other institutions and different ways of delivering program objectives. The existing coordination still shows different interpretations of the substance of the program, both at the central and local government levels, one of which is for workers in the DKI Jakarta Province. The purpose of this study is to analyze the coordination between government agencies in the employment social security program for PPU and PBPU in DKI Jakarta Province. This study uses a post-positivist approach. The data used are sourced from in-depth interviews and literature or document study. Based on the results of the research, the coordination is has not been implemented optimally, the obstacle factors faced when coordinating between these networks are marked by the working solidarity that is still at the leadership level, socialization and dissemination to all Ministry/Institution/Agency (K/L/B) has not been accompanied by the awareness of achieving program optimization, implementation guidelines that have not been understood by all ministry or agency as a whole, and the inherent conflicts of interest between cross-organizations. On the other hand, the success of the coordination marked by the implementation of Cooperation Agreement, the goal of coordination designed together with a commitment to achieve a national social security system, developing an in-depth analysis of common problems, the government acts on joint decisions, and all resources focus on the achievement of cooperation and trust between agencies. The conclusion of this study shows that the coordination between government agencies in the social security program for PPU and PBPU in DKI Jakarta Province has not been implemented optimally due to various problems that are still found during the implementation. Therefore, the recommendations that can be given are to increase collaboration and solidarity as a form of creating harmony between institutions.