Pada tahun 2001, Indonesia dinilai sebagai negara dengan inisiatif anti-pencucian uang yang lemah oleh Financial Action Task Force (FATF) dan mengkategorikannya ke dalam blacklist. Indonesia merespons dengan mengambil berbagai langkah reformasi tata kelola domestik sehingga pada tahun 2015 dikeluarkan dari blacklist FATF, menyoroti hubungan Indonesia yang membaik dengan institusi tersebut. Tulisan ini menganalisis mengapa Indonesia melakukan tindakan demikian walaupun bukan termasuk negara yang terlibat dalam pembentukkan FATF maupun sebagai anggotanya di saat itu. Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif berbasis studi literatur dan menggunakan konsep teori rezim sebagai landasan argumen. Ditemukan bahwa sikap yang diambil Indonesia dipengaruhi oleh latar belakang FATF sebagai badan khusus yang dibentuk Group of Seven dengan melihat peran dan perspektifnya terhadap tata kelola global. Langkah Indonesia untuk memperkuat kebijakan anti-pencucian uang dalam negeri merupakan penyesuaian negara terhadap Rekomendasi FATF yang semakin diakui sebagai konsensus internasional. Disimpulkan bahwa perkembangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan hasil atau outcome dari kehadiran rezim anti-pencucian uang internasional yang berdasarkan pada FATF.

---

In 2001, Indonesia was assessed as a country with weak anti-money laundering initiatives by the Financial Action Task Force (FATF) and categorized it into its ‘blacklist’. Indonesia responded by taking various steps to reform domestic governance so that in 2015 it was removed from the FATF blacklist, highlighting Indonesia's improving relations with the mentioned institution. This paper analyzes why Indonesia took such actions even though it was not one of the countries involved in the formation of the FATF or as a member at that time. This research will use a qualitative research methodology based on literature studies and uses the concept of regime theory as a basis for argument. It was found that the attitude taken by Indonesia was influenced by FATF’s background as a special agency formed by the Group of Seven through looking at its role and perspective on global governance. Indonesia's move to strengthen its domestic anti-money laundering policy is the country's adjustment to the FATF Recommendations which is increasingly recognized as an international consensus. It is concluded that developments in Indonesia show the results or outcomes from the presence of an international anti-money laundering regime based on FATF.