Mewabahnya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak keberbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya kegiatan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan kebijakan insentif PPh 21 DTP untuk tujuan mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat khususnya para pegawai dalam memenuhi kebutuhan dimasa pandemi. Tetapi hingga akhir tahun 2020, laporan realisasi pemanfaatan insentitf ini masih terbilang rendah yang hanya mencapai persentase 29,8% dari pagu anggaran. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan insentif pajak Covid-19 PPh 21 DTP dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan Dunn (1991) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, ketepatan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan insentif ini. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik analisis data secara kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam dan kajian literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan insentif PPh 21 DTP pada sektor perdagangan di DKI Jakarta belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan Dunn. Hasil riset ini menunjukan bahwa kebijakan tidak cukup adil, responsif, dan tepat sehingga tidak sesuai dengan tujuan untuk mencapai peningkatan daya beli masyarakat. Dalam rangka mendorong optimalisasi insentif, pemerintah harus memberikan penekanan terkait benefit dari sisi pelaku usaha sebagai pihak yang melaksanakan kewajiban adminstrasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP.

---

The Pandemic of Covid-19 has brings about a lot of impact in human activities, particularly on economic. Therefore, the government has arranged incentives tax policy Article 21 with purpose to maintain and increase power purchase, specifically for employees to fulfill their necessary. However, at the end of 2020, realization of tax incentive Article 21 had showed in low level percentages, with just 29,8% from limit of allocation. Thus, this research have a purpose to conduct evaluation of Incentive tax income article 2 deferral policy with criteria evaluation of public policy by Dunn (1991) such as Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsivity, dan Appropriateness and also analysis the encourage and retaining factor of incentive usage. The research approach was used is post positivist paradigm with qualitative analysist method. The type of data was used are primary and secondary through interviews and literature studies. The result of this research conclude that incentives tax income article 21 deferral policy for commerce in DKI Jakarta doesn’t fill criteria of evaluation policy by Dunn. The results of this research show that the policy is not fair enough, responsive, and appropriate so it is not in accordance with the goal to achieve increased purchasing power of the community. To encourage the optimization of incentives, the government must emphasize the benefits from the business side as a party that carries out administrative obligations on the utilization of incentives tax income article 21 deferral policy