Teknologi yang semakin melesat maju mengakibatkan kegiatan jual-beli barang menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Bukan hanya barang yang memilki bentuk fisik, tetapi juga barang-barang dalam bentuk digital. Demikian juga dengan kegiatan hiburan dimana kegiatan berlangganan streaming online menjadi alternatif pilihan hiburan di masa pandemi. Penelitian ini membahas mengenai administrasi pajak pada penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi PMSE atas pemanfaatan produk digital melalui kegiatan berlangganan streaming online dari luar daerah pabean pada transaksi business-to-consumer. Penelitian ini juga membahas mengenai strategi pengawasan pemungutan PPN dalam transaksi PMSE atas pemanfaatan produk digital melalui kegiatan berlangganan streaming online ini. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi komparasi. Perbandingan dengan UU GST Australia, UU IGST di India dan UU JCT di Jepang digunakan sebagai komparasi administrasi perpajakan dengan peraturan PMSE yang berlaku saat ini di Indonesia yang peraturan teknisnya diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup jelas pada aspek administrasinya, yang meliputi ketentuan dalam pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), definisi mengenai objek pajak digital, pihak pemungut PPN atau VAT Collector serta tata cara pemungutan dan pelaporan PPN/GST yang terutang dalam kegiatan berlangganan online streaming. Sementara itu, belum ada pengawasan terkait pemajakan dalam pengimplentasian peraturan PMSE di Indonesia. DJP masih mengandalkan kesukarelaan pemungut PPN PMSE kegiatan online streaming untuk melaporkan PPN yang dipungut (voluntary tax compliance). DJP belum memiliki perbandingan transaksi kegiatan berlanggan online streaming yang sebenarnya.. Dari situasi serta kondisi ini, DJP perlu segera melakukan improvement khususnya pada system e-government dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

---

The evolusion of technology nowadays makes buying and selling activities of goods easier to do. Not only goods that have physical form, but also all goods in digital form. Likewise with entertainment activities especially during this pandemic situation, all done through internet. This study discusses tax administration on the policy of collecting Value Added Tax (VAT) in PMSE transactions on the use of digital products through online streaming subscription activities from outside the customs area in business-to-consumer transactions. This study also discusses the strategy of controlling VAT reporting in PMSE transactions on the use of digital products through this online streaming subscription activity. The research method was carried out with a qualitative approach through comparative study. Comparison with the Australian GST Law, the IGST Law in India and the JCT Law in Japan are used as a comparison of the design of tax administration policies with the PMSE regulations currently in effect in Indonesia whose technical regulations are regulated in PMK No. 48/PMK.03/2020. The results of this study indicate that there are quite clear differences in the administrative aspects. These differences include provisions for registration as a Taxable Entrepreneur (PKP), definitions of digital tax objects, VAT collectors or VAT Collectors and procedures for collecting and reporting VAT/GST payable in online streaming subscription activities. Meanwhile, there is no law enforcement in control related to taxation in the implementation of PMSE regulations in Indonesia. DJP still relies on the voluntary tax compliance of PMSE VAT collectors in online streaming activities to report the VAT collected. DJP does not have a comparison of actual streaming online subscription activity transactions. Thus, it is necessary to create a VAT reporting monitoring system on the PMSE Portal provided by e-government system. From this situation and condition, DGT needs to immediately make improvements, especially in the e-government system in the context of tax intensification and extensification.