Skripsi ini membahas polemik persyaratan sertifikasi konsultan pajak untuk menjadi konsultan pajak terdaftar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi persyaratan sertifikasi konsultan pajak dan kebijakan yang ideal terkait persyaratan untuk menjadi konsultan pajak terdaftar di Indonesia dengan mengacu pada praktik di negara lain. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan yang melatarbelakangi persyaratan sertifikasi konsultan pajak untuk menjadi konsultan pajak terdaftar di Indonesia adalah untuk membuat standar bagi konsultan pajak terdaftar dengan membuat jalur sertifikasi berupa jalur pendidikan, jalur Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan jalur penyetaraan. Masing-masing jalur sertifikasi tersebut juga memiliki alasan yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini menjelaskan kebijakan yang ideal terkait persyaratan untuk menjadi konsultan pajak di Indonesia dengan mengacu pada praktik di Austria, Belanda dan Jepang.

---

This thesis discusses the polemic of the requirements for tax consultant certification to become a registered tax consultant in Indonesia. This study aims to find out the reasons behind the requirements for tax consultant certification and the ideal policy regarding the requirements to become a registered tax consultant in Indonesia with reference to practices in other countries. This is a research with a qualitative approach. The results of this study explain that the reasons behind the requirements for tax consultant certification to become a registered tax consultant in Indonesia are to set standards for registered tax consultants by making certification pathways in the form of education, Tax Consultant Certification Examination pathways and equalization pathways. Each of these certification pathways also has reasons behind it. In addition, this study describes the ideal policy regarding the requirements to become a tax consultant in Indonesia with reference to practices in Austria, Netherlands, and Japan.