Pasca ditetapkannya jaminan produk halal menjadi kebijakan publik, sediaan farmasi turut dipersyaratkan untuk halal. Namun, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sediaan farmasi mendapatkan relaksasi beberapa tahun dari ketentuan awal, hal ini menunjukkan implementasi kebijakan dinilai rumit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan jaminan produk halal untuk produk sediaan farmasi di Indonesia. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Van Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan implementasi berjalan dengan baik namun masih belum optimal terutama dilihat dari capaian sertifikasi halal untuk produk farmasi yang masih terbilang rendah. Hambatan utama bagi pelaku usaha dalam implementasi ini terletak pada persoalan sulitnya mendapatkan bahan baku yang halal karena sebagian besar masih impor. Selanjutnya informasi mengenai kebijakan yang penyebarannya belum optimal menjadi faktor penghambat lainnya karena sosialisasi dan edukasi yang kurang masif terutama pada pelaku usaha di bidang farmasi.

---

After halal product assurance has become a public policy, pharmaceutical products must be halal. Still, the mandatory halal certification has been relaxed for several years, showing that policy implementation is considered complicated. This study aims to determine the implementation of halal product assurance policies for pharmaceutical products in Indonesia. The theoretical approach used Van Meter and Van Horn for implementation analysis. This study applies the qualitative method with primary data collected through in-depth interviews and secondary data through document review. The results show that the implementation is going well but is still not optimal, especially seen from the relatively low achievement of halal certification. The main obstacle for business actors in this implementation lies in obtaining halal raw materials because most of them are still imported. Furthermore, information on policies whose distribution has not been optimal is another inhibiting factor due to the lack of massive socialization and education, especially for business actors in the pharmaceutical sector.