Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penagihan PKB di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penagihan PKB memberikan dampak positif dalam menekan prosentase pertumbuhan jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU) namun belum dapat memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian target pencairan tunggakan PKB. Faktor pendorong dalam implementasi kebijakan penagihan PKB ini yaitu adanya perangkat regulasi penagihan pajak yang memenuhi substansi undang-undang penagihan pajak, adanya dukungan pendanaan yang memadai serta adanya koordinasi yang baik antara instansi pemungut pajak dengan instansi terkait lainnya. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penagihan PKB ini diantaranya belum tersedianya jumlah SDM yang memadai atau sebanding dengan beban kerja yang ada, belum tersedianya sistem informasi yang memadai dalam menunjang kegiatan penagihan pajak dan belum berfungsinya manajemen penagihan pajak secara optimal.

---

This study aims to analyze the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) collection policy in the DKI Jakarta Province and the factors that influence the implementation of the PKB collection policy in the DKI Jakarta Province. The research approach in this thesis is post positivism using descriptive method. The results of the analysis show that the implementation of the PKB collection policy has a positive impact in suppressing the percentage growth in the number of Unregistered Vehicles (BDU) but has not been able to have a positive impact in achieving the target for disbursing PKB arrears. The driving factors in the implementation of this PKB collection policy are the existence of tax collection regulations that meet the substance of the tax collection law, adequate funding support and good coordination between tax collection agencies and other relevant agencies. Inhibiting factors in the implementation of this PKB collection policy include the unavailability of an adequate number of human resources or in proportion to the existing workload, the unavailability of an adequate information system to support tax collection activities and the inability of optimal tax collection management.