Pelaksanaan dan penyusunan strategi dalam proyek KPBU tentu terdapat kendala sehingga badan usaha perlu mengetahui faktor kritis apa saja dalam proyek KPBU. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan faktor kritis pada proyek KPBU khususnya untuk mengetahui potensi Badan Usaha dalam proyek perkeretaapian serta proyek perkeretaapian baik dengan skema solicited maupun unsolicited sesuai dengan proyek yang diumumkan oleh Pemerintah untuk menggunakan skema KPBU. Penelitian ini menggunakan analisa literatur untuk mendapatkan variable yang berasal dari Undang-undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri PPN No 4 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, serta menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini adalah tujuan pemerintah diharapkan 64% pembiayaan proyek pada tahun 2030 berasal dari pembiayaan alternatif salah satunya melalui skema KPBU solicited atau unsolicited. Badan Usaha berpeluang untuk menginisiasi proyek yang terdaftar daa rencana pemerintah sebagai salah satu syarat dari skema KPBU. Namun terdapat 10 faktor kritis yang signifikan berpengaruh pada proyek perkeretaapian dengan skema KPBU yaitu pengadaan tanah, dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, pemabngunan prasarana, prasarana perkeretaapian – jalur kereta api, rencana induk jaringan dengan moda lainnya, prasarana perkeretaapian – fasilitas operasi kereta api, studi kelayakan, rencana induk perkeretaapian, serta PJPK. Selain itu, aspek hukum dan kelembagaan menjadi pengaruh pada skema proyek KPBU solicited.

---

Construction and strategic planning in Public Private Partnership (PPP) projects have a certain obstacle and company need to know the critical factors in the PPP project. Therefore, this study aims to determine the company potention for railway project and to determine and obtain a critical factor in PPP projects especially for railway projects both solocited and unsolicited in accordance with the published project by government which use PPP scheme. This study uses literature analysis to obtain variables from Undang Undang No 23 Tahun 2007 regarding Railway, Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 regarding PPP and Peraturan Menteri PPN No 4 Tahun 2015 and it amandments regarding PPP implementation, as well as distributing questionnaires to collecting the primary data. Moreover, the results of the research is government is expected that 64% of project financing in 2030 from alternative financing, one of which is solicited or unsolicited PPP scheme. Companies have the opportunity to initiate the project that are listed in the government plan which is one of the requirements of unsolicited PPP scheme. However, there are 10 critical factors that significantly affect to the railway project with PPP scheme. The critical factors are land acquisition, government support, government guarantees, infrastructure construction, railway infrastructure, master plan for network transportation with other modes, railway operationg facilities, feasibility study, railway master plan, and government contract agency. In addition, legal and institutional aspects affect the solicitited PPP project scheme.