Munculnya berbagai model usaha baru seiring perkembangan jaman menjadi tantangan di bidang perpajakan. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 terdapat pengaturan baru mengenai bagaimana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PPMSE Luar Negeri, dimana Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang memenuhi significant economic presence dapat ditunjuk oleh pemerintah dan diberikan Nomor Identitas sehingga menjadi subjek pajak Indonesia dan tunduk pada hukum perpajakan Indonesia. Namun adanya peraturan tersebut pun belum mengakomodir praktik pemungutan pajak oleh PPMSE dengan baik, Indonesia masih kesulitan melakukan pengawasan yang excessive dan menerapkan sanksi administrative maupun pemutusan akses terhadap potensi tindak keagresifitasan pajak PPMSE. Kesulitan ini dikarenakan tidak adanya kewenangan pemerintah Indonesia untuk melakukan audit pada perusahaan yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan peraturan yang mengatur secara spesifik serta solusi berbasis teknologi untuk memastikan bagaimana kepatuhan PPMSE dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan.

---

The emergence of various new business models along with the times has become a challenge in the field of taxation. Since the passing of Law No. 2 of 2020 there is a new regulation regarding how to collect Value-Added Tax (VAT) by Trading Operators through Electronic Systems (PPMSE) Abroad, where PPMSE that meets a significant economic presence can be appointed by the government and given an Identity Number so that they become Indonesian tax subjects and are subject to Indonesian tax law. However, the existence of this regulation has not properly accommodated the practice of tax collection by PPMSE, Indonesia is still having difficulty exercising excessive supervision and implementing administrative sanctions or terminating access to potential acts of PPMSE tax aggressiveness. This difficulty is due to the absence of the authority of the Indonesian government to audit companies that do not have a Permanent Establishment (PE) status in Indonesia. For this reason, specific regulations and technology-based solutions are needed to ensure PPMSE compliance in carrying out its tax obligations.