Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang diatas tiga kertas kosong bermeterai menyebabkan adanya pembuatan akta lain yaitu Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik jaminan. Atas dasar pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut menyebabkan adanya pembuatan Akta Jual Beli. Permasalahan yang akan dianalisis adalah mengenai Akta Perjanjian Hutang Piutang berdampak menjadi Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Jual Beli dan mengenai keabsahan Akta Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis dan alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau biasa disebut studi/penelusuran kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat di atas kertas kosong bermeterai berdampak menjadi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019, merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pembuat akta autentik. Notaris salah menerapkan hukum dikarenakan Akta Perjanjian Hutang Piutang tidak seharusnya dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual  Beli dan Akta  Kuasa  Menjual karena pada prinsipnya jaminan hutang piutang tidak dapat dimiliki oleh kreditur. Akta Perjanjian Pengikatan Jual  Beli  dan  Akta  Kuasa  Menjual bukan merupakan lembaga jaminan yang ada di Indonesia. Akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam kesepakatan dan suatu  sebab  yang halal,  sehingga sudah seharusnya batal demi hukum. Akta Perjanjian Hutang Piutang yang telah memenuhi syarat sah perjanjian kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena tidak dilakukannya penyusunan dan pembacaan akta. Terhadap keabsahan Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019 batal demi hukum karena tidak memenuhi suatu sebab yang halal.

---

Making deed of Loan Agreement on three blank paper with duty stamp create another deed, namely deed of PPJB deed and deed of Power of Attorney For Executing Sale without knowledge of object owner.On the basis of existence deed of power of attonery for executing sale causing deed of sale and purchased.This study discusses the case of deed of Loan Agreement with an impact into deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, and deed of Sale and Purchased and also about legality the deed of Sale and Purchased. This study uses a normative juridical research method with descriptive research and used in the form of document studies or commonly known as literature studies. Based on the results of data analysis research, deed of Loan Agreement made on three blank paper with duty stamp and have impact into deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, and deed of Sale and Purchased in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019 is an act against the law by the official who makes the authentic deed. The notary has wrongly applied the law because deed of Loan Agremeent should npt be followed by the deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, because in principle, the creditors cannot have receivables collateral. The deed of PPJB and deed of Power of Attorney For Executing Sale are not guarantee institutions in Indonesia. The deeds does not fulfill the legal terms of agreement in agreed and legal cause, so it should be null and void. The deed of Loan Agremeent that has the legality is degraded into underhand deed because the deed has not been prepared and not reading the deed in front of the parties. And then, the validity deed of Sale and Purchase in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019 is null and void by law.