Proyek food estate di Kalimantan Tengah yang dipromosikan oleh negara sebagai solusi atas krisis pangan dan perubahan iklim, dalam implementasinya justru menimbulkan berbagai permasalahan. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proyek food estate di Kalimantan Tengah sebagai bentuk kejahatan negara dan korporasi, serta memaparkan penyebab dan dampaknya. Analisis dalam skripsi ini menggunakan teori kriminologi kritis. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen terkait proyek food estate di Kalimantan Tengah. Penelitian ini melibatkan dua korban proyek food estate di Kalimantan Tengah serta dua perwakilan lembaga non-pemerintah, yaitu Greenpeace Indonesia dan WALHI Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi negara cenderung berpihak pada kepentingan bisnis melalui kolaborasi dengan korporasi. Negara, melalui kekuasaan dan legitimasinya, dengan bebas membentuk kebijakan yang mendukung terjadinya kejahatan yang mengorbankan kepentingan publik demi melanggengkan kepentingan bisnis. Keuntungan ekonomi diperoleh melalui eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerugian lingkungan dan penderitaan masyarakat secara luas dan dalam jangka panjang. Proyek food estate di Kalimantan Tengah menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara negara dan korporasi dapat memicu kejahatan sistematis yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat.

---

The food estate project in Central Kalimantan, promoted by the state as a solution to the food crisis and climate change, has, in its implementation, caused various problems. This thesis aims to explain the food estate project in Central Kalimantan as a form of state and corporate crime and to elaborate on its causes and impacts. The analysis in this thesis applies critical criminology theory. The research method used is qualitative, employing in-depth interviews and document studies related to the food estate project in Central Kalimantan. This study involves two victims of the food estate project in Central Kalimantan, as well as representatives from two non-governmental organizations: Greenpeace Indonesia and WALHI Central Kalimantan. The research findings indicate that the state's orientation tends to favor business interests through collaboration with corporations. By leveraging its power and legitimacy, the state freely formulates policies that facilitate crimes, sacrificing public interests to sustain business priorities. Economic gains are achieved through the exploitation of natural resources, resulting in environmental degradation and widespread, long-term suffering for society. The food estate project in Central Kalimantan serves as a concrete example of how collaboration between the state and corporations can commit systematic crimes, causing harm to both the environment and society.