Sebagai ibu kota negara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Jakarta dituntut untuk tangguh dan tanggap menghadapi berbagai krisis seperti pandemi Covid-19. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pinjaman PEN daerah. Studi ini mengevaluasi kebijakan pinjaman PEN di DKI Jakarta dengan fokus pada peningkatan infrastruktur pengendalian banjir sebagai studi kasus. Sektor ini dipilih karena sejalan dengan urgensi PEN dan pengendalian banjir merupakan isu kronis di Jakarta. Proyek pengendalian banjir termasuk dalam tiga dari tujuh inisiatif daerah terbesar yang didanai PEN. Dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018)—efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kesesuaian—penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan analisis deskriptif kualitatif, memanfaatkan data dari wawancara dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pinjaman PEN secara signifikan mendukung pembangunan infrastruktur dan tujuan PEN baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hasil yang paling menonjol adalah efektivitas, pemerataan, dan ketepatan. Namun, masih ada masalah, terutama terkait kualitas infrastruktur pengendalian banjir, yang kesulitan mengelola banjir dan banjir pasang selama musim hujan ekstrem. Tantangan juga mencakup kesenjangan regulasi, struktur tim pinjaman yang tidak efisien, keterlambatan dalam proses pengadaan, dan terbatasnya dukungan dari DPRD Provinsi DKJ selama tahap pengajuan pinjaman. Optimalisasi, peningkatan, serta perbaikan kualitas kebijakan masih diperlukan.

---

As the capital city, the Province of DKJ is required to be resilient and responsive during crises like the Covid-19 pandemic. One measure taken was the implementation of the National Economic Recovery (PEN) program through regional PEN loans. This study evaluates the PEN loan policy in DKI Jakarta, focusing on improving flood control infrastructure as a case study. This sector was chosen due to its alignment with PEN’s urgency and flood control being a chronic issue in Jakarta. Flood control projects are among the top three out of seven largest regional PEN-funded initiatives. Using William N. Dunn’s (2018) six policy evaluation criteria—effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness—this research employs a post-positivist approach with qualitative-descriptive analysis, utilizing data from interviews and literature reviews. The findings reveal that PEN loans significantly support infrastructure development and PEN objectives in both the medium and long term. The most notable outcomes are in effectiveness, equity, and appropriateness. However, issues remain, particularly with the quality of flood control infrastructure, which struggles to manage floods and tidal flooding during extreme rainy seasons. Challenges also include regulatory gaps, inefficient loan team structures, delays in procurement processes, and limited support from the Regional House of Representatives (DPRD) during the loan proposal stage. Optimization and improvements in policy and implementation are necessary.