Pasca diberlakukannya Undang-Undang HPP, kebijakan yang berorientasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara diterapkan juga di ketentuan pidana cukai. Ketentuan sebelumnya dinilai tidak memberikan efek jera dan tidak berhasil memulihkan kerugian negara secara optimal. Dengan begitu, diterapkan asas ultimum remedium yang memberikan kepastian hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Kebijakan dimuat dalam Pasal 40B tentang kewenangan penelitian dugaan pelanggaran dan Pasal 64 tentang penghentian penyidikan tindak pidana cukai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemulihan kerugian negara di bidang cukai dan menganalisis hambatan yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan kerugian negara di tahapan penelitian secara nyata menciptakan penerimaan baru. Namun, pemanfaatan ultimum remedium di tahap penyidikan masih sangat minim. Meskipun instrumen kebijakan sudah tepat sasaran, kepatuhan dari pelaku masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah kasus yang ada. Hal ini berkenaan dengan kompleksitas hambatan yang ditemui di lapangan. Modus pelanggaran yang makin beragam menyulitkan otoritas cukai untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian negara. Terlebih tidak semua pelaku pelanggaran dapat memanfaatkan ultimum remedium karena ketidakmampuan ekonomi. Selain itu, terdapat ketidakpastian hukum dalam aturan yang ada sehingga harus segera dilakukan penyempurnaan dalam regulasinya. Pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakannya juga kompleks karena tidak hanya dilakukan oleh satu instansi, melainkan oleh banyak pelaksana dengan karakteristik yang berbeda-beda.

---

After the enactment of the HPP Law, policies oriented towards recovering losses in state revenue were also applied to excise criminal provisions. The previous provisions were deemed ineffective in providing a deterrent effect and did not succeed in optimally recovering state losses. Thus, the principle of ultimum remedium is applied, providing legal certainty with a restorative justice approach. The policy is included in Article 40B regarding the authority to investigate alleged violations and Article 64 concerning the cessation of investigations into excise crimes. The purpose of this research is to analyze the implementation of the state loss recovery policy in the field of excise and to analyze the obstacles that arise in its implementation. This research is a qualitative-descriptive study with a post-positivist paradigm. The research results show that the mechanism for recovering state losses at the research stage has significantly created new revenues. However, the use of ultimum remedium at the investigation stage is still very minimal. Although the policy instruments are well-targeted, compliance from the perpetrators is still very low compared to the number of cases. This is related to the complexity of obstacles encountered in the field. The increasingly diverse modes of violations make it difficult for customs authorities to hold accountable for state losses. Moreover, not all offenders can utilize the ultimum remedium due to economic incapacity. In addition, there is legal uncertainty in the existing regulations, so immediate improvements in the regulations must be made. Decision-making in the implementation of the policy is also complex because it is not carried out by a single agency, but by many implementers with different characteristics.