Kebutuhan akan peti kemas yang terus meningkat disertai dengan ketiadaan industri dalam negeri yang memproduksi peti kemas, mengharuskan perusahaan pelayaran untuk mengimpor peti kemas dari luar negeri. Namun, proses impor tersebut dihadapkan dengan tantangan berupa pengenaan berbagai pajak, termasuk Bea Masuk. Meskipun terdapat peluang untuk memanfaatkan tarif preferensi yang ditentukan dalam perjanjian internasional, perusahaan pelayaran sering kali tidak mengoptimalkan fasilitas tersebut karena adanya perbedaan interpretasi hukum dan kendala administratif. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan kebijakan tarif preferensi dan mengidentifikasi potensi pemberian fasilitas Pembebasan dan/atau Keringana Bea Masuk atas impor peti kemas bagi industri pelayaran di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivisme dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam memanfaatkan tarif preferensi berasal dari perbedaan pemahaman antara Petugas Bea Cukai dan perusahaan pelayaran terkait pemenuhan ketentuan prosedural. Tarif preferensi merupakan tarif Bea Masuk yang berlaku lebih rendah daripada tarif yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan pemahaman kedua pihak melalui sosialisasi khusus kepada industri pelayaran serta komunikasi intensif guna memperoleh penjelasan yang komprehensif terkait prosedur pemanfaatan tarif preferensi. Sebagai alternatif, perusahaan pelayaran dapat mengajukan skema penurunan tarif Most Favoured Nation (MFN) atas Bea Masuk. Untuk merealisasikan skema tersebut, perusahaan pelayaran perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang memiliki kewenangan dalam kebijakan impor peti kemas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan dalam proses impor peti kemas dapat diminimalkan sehingga dapat mendukung efisiensi bagi industri pelayaran di Indonesia.

---

The increasing demand for containers, coupled with the absence of a domestic industry that produces containers, requires shipping companies to import containers from abroad. However, the import process is faced with challenges in the form of the imposition of various taxes, including import duties. Despite the opportunity to utilise preferential tariffs specified in international agreements, shipping companies often do not optimise these facilities due to differences in legal interpretation and administrative constraints. Based on these facts, this study aims to analyse the utilisation of preferential tariff policies and identify the potential for granting Import Duty Exemption and/or Relief facilities on container imports for the shipping industry in Indonesia. The approach used in this research is post-positivism with qualitative methods. Data was obtained through in-depth interviews and literature studies to analyse the issues at hand. The results show that the main obstacle in utilising preferential tariffs comes from differences in understanding between Customs Officers and shipping companies regarding the fulfilment of procedural requirements. The preferential tariff is a lower applicable import duty rate than the general applicable tariff. Therefore, efforts are needed to harmonise the understanding of both parties through special socialisation to the shipping industry as well as intensive communication to obtain a comprehensive explanation of the procedures for utilising preferential tariffs. As an alternative, shipping companies can apply for a Most Favoured Nation (MFN) tariff reduction scheme on import duties. To carry out the scheme, shipping companies need to coordinate with the Ministry of Industry, which has the authority in container import policy. With these steps, it is expected that barriers in the container import process can be minimised to support efficiency for the shipping industry in Indonesia.