Pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu diadakan perjanjian hutang piutang antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Salah satu persyaratan dari perjanjian kredit adalah keharusan adanya agunan sebagai jaminan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengamanan terhadap pelaku usaha dalam memberikan kredit, baik itu terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank (lembaga pembiayaan konsumen). Pada saat debitur wanprestasi, maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit. Dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi. Parate eksekusi merupakan ciri khas eksekusi jaminan fidusia yang memberikan kemudahan pelaksanaannya kepada kreditur penerima fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, dalam prakteknya, ketentuan tersebut sulit untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut bagaimanakah keefektifan pelaksanakan parate eksekusi objek jaminan fidusia dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan parate eksekusi dalam praktek karena untuk pelaksanaan eksekusi tetap membutuhkan fiat eksekusi serta gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu,masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi antara lain masih banyaknya Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berpotensi menyebabkan kendala pelaksanaan eksekusi dan pengaturan jangka waktu maksimum pendaftaran fidusia sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Adapun metode penelitian dalam dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara praktek eksekusi objek jaminan fidusia dengan didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut untuk mendukung perolehan keakuratan data penelitian. Kata kunci: Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Eksekusi.

---

Business actors, both individuals and legal entities, need a large amount of capital to run their business. Therefore, a debt agreement is made between the creditor and the borrower. One of the requirements of the credit agreement is the requirement for collateral as a guarantee. The enactment of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees provides security for business actors in providing credit, both to bank and non-bank financial institutions (consumer financing institutions). When the debtor defaults, an execution will be carried out on the fiduciary guarantee object. The execution of the fiduciary guarantee object is an important issue along with the increasing development of credit provision. Articles 29 to 34 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary are regulated if a debtor defaults. Parate execution is a characteristic of fiduciary guarantee execution which provides ease of implementation to the fiduciary recipient creditor if the debtor defaults or breaks a promise. However, in practice, these provisions are difficult to implement properly. Based on these things, it is necessary to further study how effective the implementation of the parate execution of the fiduciary guarantee object is and what factors are obstacles in the implementation of the fiduciary guarantee execution. The results of the study indicate the ineffectiveness of the implementation of the parate execution in practice because the implementation of the execution still requires a fiat execution and a lawsuit to the District Court. In addition, there are still many obstacles in the implementation of the parate execution, including the large number of Fiduciary Guarantees that are not made in the form of authentic deeds as stipulated in the Fiduciary Guarantee Law. Therefore, a revision is needed to the Fiduciary Guarantee Law which has the potential to cause obstacles to the implementation of execution and the regulation of the maximum period of fiduciary registration so that legal certainty is achieved. The research method in writing this thesis uses a normative juridical method with a normative research type, namely by studying and analyzing the relationship between the practice of executing fiduciary guarantee objects based on regulations related to this matter to support the acquisition of accurate research data. Keywords: Fiduciary Guarantee, Implementation of Execution.