Kesejahteraan masyarakat dikatakan berhasil apabila negara telah memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat, tidak terkecuali kebutuhan atas kepemilikan rumah melalui Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan meliputi FLPP, SBUM, SSB atau biasa dikenal dengan Program Satu Juta Rumah kepada MBR. Meskipun kebijakan tersebut telah dilaksanakan, backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tingginya angka backlog perumahan disebabkan oleh peningkatan harga properti karena keterbatasan lahan, jumlah penduduk, serta jumlah kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan bantuan pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui survei kepada MBR di DKI Jakarta, wawancara mendalam narasumber ahli serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR di DKI Jakarta masuk ke dalam kategori cukup efektif. Hal tersebut berdasarkan 4 (empat) dimensi yaitu dimensi efisiensi (efficiency), dimensi perataan (equity), dimensi responsivitas (responsiveness), dan dimensi ketepatan (appropriateness) masuk ke dalam kategori cukup efektif sedangkan 2 (dua) dimensi lainnya yaitu efektifitas (effectiveness) dan kecukupan (adequacy) masuk ke dalam kategori kurang efektif.

---

Community welfare is considered successful when the state fulfills the basic needs of its people. The government holds the responsibility for meeting the basic needs of all citizens, including the need for housing ownership through the Housing Financing Assistance Policy, which encompasses FLPP, SBUM, SSB, or commonly known as the One Million Houses Program for low-income communities (MBR). Despite the implementation of this policy, the housing backlog in Indonesia remains significantly high, particularly in the DKI Jakarta region. The high housing backlog is attributed to the rising property prices due to limited land availability, population growth, and poverty levels. This study aims to evaluate the housing financing assistance policy for low-income communities in DKI Jakarta. A quantitative approach was employed, utilizing mixed-method data collection techniques, including surveys of MBR in DKI Jakarta, in-depth interviews with experts, and a literature review. The primary theoretical framework applied in this study is William N. Dunn’s (2006) policy evaluation theory. The findings reveal that the housing financing assistance policy for MBR in DKI Jakarta falls into the category of moderately effective. This conclusion is based on the assessment of six dimensions: efficiency, equity, responsiveness, and appropriateness are categorized as moderately effective, while effectiveness and adequacy are categorized as less effective.