Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan diperkenalkan dalam Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai suatu konsep ex-post review yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Harmonisasi dan sinkronisasi berdasarkan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau putusan pengadilan. Pada praktiknya, ketentuan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal, antara lain ambiguitas pemaknaan konsep harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan sampai dengan tidak sejalannya konsep harmonisasi dan sinkronisasi ini dengan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ex-post review yang ditawarkan oleh Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini sebaiknya tetap diarahkan pada model ex-ante review berupa penyusunan kembali peraturan perundang-undangan dengan kekhususan adanya pembentukan pokja yang akan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan hanya dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tesis ini akan menganalisis problematika pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berdasarkan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan model pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.

---

Harmonization and synchronization of laws and regulations are introduced in Article 181 of the Law on Job Creation as an ex-post review concept implemented by the executive. Harmonization and synchronization under Article 181 of the Law on Job Creation is carried out against laws and regulations under the law that are deemed contrary to the Law on Job Creation, higher laws and regulations, or court decisions. In practice, the provisions of Article 181 of the Law on Job Creation cannot be implemented due to several reasons, including the ambiguity of the meaning of the concept of harmonization and synchronization of laws and regulations to the incompatibility of the concept of harmonization and synchronization with the concept of harmonizing, agreeing, and stabilizing the conception of draft laws and regulations stipulated in the Law on the Establishment of Laws and Regulations. The ex-post review offered by Article 181 of the Law on Job Creation should still be directed at the ex-ante review model in the form of re-drafting laws and regulations with the specificity of establishing a working group that will evaluate laws and regulations under laws that conflict only with the Law on Job Creation. By using doctrinal research method, this thesis will analyze the problems of harmonization and synchronization based on Article 181 of the Law on Job Creation and the implementation model of harmonization and synchronization that is in line with the provisions of other laws and regulations in Indonesia.