Pada dasarnya peraturan perundang-undangan membebaskan para pihak untuk membuat perjanjian kerja dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal hubungan kerja dilakukan secara tidak tertulis serta pemutusan hubungan kerja dilakukan secara lisan, maka perlu adanya pembuktian yang membuktikan bahwa adanya hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dengan pengusaha serta hak-hak pekerja apabila terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana fungsi surat pengangkatan sebagai bukti adanya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha serta bagaimana kepastian hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja secara lisan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi Deskriptif-Analitis yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fungsi surat pengangkatan kerja sebagai bukti adanya hubungan kerja sangat penting untuk melindungi serta menjamin hak serta kewajiban baik pekerja maupun pengusaha. Selain itu, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara lisan oleh pengusaha merupakan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana pengusaha harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pekerjanya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemutusan hubungan kerja.

---

In principle, the laws and regulations allow the parties to make an employment agreement in either written or unwritten form. In the situation where the employment relationship is not in written form and the termination of employment is conducted verbally, it is necessary to have evidence to prove that there is an employment relationship between the worker and the employer as well as the rights of the worker in the event of termination of employment. Therefore, this paper analyzes how the appointment letter functions as evidence of the existence of an employment relationship between workers and employers and how the certainty of employment and oral termination of employment in the Industrial Relations Court Decision at the Medan District Court Number 151/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn and Supreme Court Decision Number 250 K/Pdt.Sus-PHI/2024. This paper is prepared using doctrinal research method with Descriptive-Analytical typology that uses qualitative data analysis method with secondary data. The result of the research concludes that the function of employment appointment letter as evidence of employment relationship is very important to protect and secure the rights and duties of both workers and employers. In addition, termination of employment carried out verbally by employers is an act that violates the provisions of the legislation, which the employer must first give written notice to its employees 14 (fourteen) days before termination of employment.