Penyerahan dan pencatatan gadai saham sebagai jaminan kredit oleh Perseroan Terbatas memiliki implikasi signifikan dalam praktik hukum perdata di Indonesia dan merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui para pihak yang akan menjaminkan sahamnya. Persoalan tentang penyerahan serta pencatatan gadai saham sebagai jaminan kredit oleh Perseroan Terbatas Tertutup dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak bila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang melandasinya. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan Pelaksanaan Inbezitstelling terhadap Objek Gadai Berupa Saham Perseroan Terbatas Tertutup. Selain itu juga Peran Notaris dalam Hal Terjadi Pembuatan Akta Jaminan Gadai Terhadap Saham Perseroan Tertutup Penelitian hukum ini adalah berbentuk doktrinal, yang mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disampaikan bahwa pelaksanaan gadai saham di Perseroan Terbatas tertutup di Indonesia mengharuskan penyerahan dan pencatatan untuk memastikan status saham yang digadaikan jelas dan sesuai ketentuan hukum. Sistem administrasi badan hukum (SABH) yang efektif diperlukan guna memaksimalkan integritas pencatatan dan melindungi hak-hak kreditur. Adapun Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta gadai saham Perseroan Terbatas Tertutup, termasuk penyuluhan hukum dan verifikasi legalitas saham. Notaris juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip inbezitstelling untuk menjamin keabsahan hukum gadai dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.
The delivery and registration of pledged shares as credit collateral by a private limited liability company have significant implications in civil law practice in Indonesia and are crucial for the parties intending to pledge their shares to understand. The issues surrounding the delivery and registration oInbezitstellings as credit collateral by a private limited liability company can lead to legal consequences for the parties if not carried out in accordance with the governing provisions. The problem addressed in this research pertains to the implementation of Inbezitstelling concerning the pledge object in the form of shares of a private limited liability company. Additionally, it examines the role of a notary in the creation of a pledge deed concerning shares of a private limited liability company. This legal research is doctrinal in nature, collecting secondary data through document studies. Subsequently, the data is analyzed qualitatively. The analysis reveals that the implementation of share pledges in private limited liability companies in Indonesia requires both delivery and registration to ensure the status of the pledged shares is clear and compliant with legal provisions. An effective legal entity administration system (SABH) is necessary to maximize the integrity of the registration and protect the rights of creditors. Notaries play a crucial role in the creation of pledge deeds for shares in private limited liability companies, including providing legal counseling and verifying the legality of the shares. They also ensure compliance with the principle of Inbezitstelling to guarantee the legal validity of the pledge and protect the rights of the parties involved.