Tulisan ini menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur/pemberi fidusia apabila dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa oleh kreditur/penerima fidusia dan keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 40/Pdt.G/2021/ PN Pwt yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris analisis yang menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan dan dokumen dengan melakukan analisis data secara kualitatif dan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bentuk perlindungan hukum debitur atas eksekusi secara paksa oleh kreditur adalah perlindungan yang diberikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai syarat eksekusi yaitu terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur harus dengan sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur sehingga apabila syarat tidak terpenuhi maka debitur dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum debitur lainnya adalah melalui pembuatan akta jaminan fidusia yang mempertegas klausula wanprestasi dan prosedur eksekusi objek jaminan serta debitur dapat mempertahankan status quo objek jaminan sehingga tetap memiliki hak untuk menguasai objek jaminan apabila dilakukan eksekusi secara paksa. Eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 40/Pdt.G/2021/ PN Pwt adalah tidak sah apabila dikaitkan dengan syarat eksekusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebab debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan eksekusi dilakukan dengan paksaan.

---

This paper analyzes the form of legal protection provided to debtors/fiduciary giver if the creditor/fiduciary recipient carries out forced execution of fiduciary collateral objects and the validity of the execution of fiduciary collateral objects carried out by creditors in the Purwokerto District Court Decision Number 40/Pdt.G/2021/PN Pwt which is linked to the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. To answer this problem, this paper is compiled using a doctrinal research method with an explanatory research typology of analysis using secondary data types with primary, secondary and tertiary legal materials through literature and document studies by conducting qualitative data analysis and the form of research results is descriptive analytical. The results of the research in this thesis are the form of legal protection for debtors against forced execution by creditors is the protection provided through the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the execution requirements, namely that there is an agreement regarding default and the debtor must voluntarily hand over the collateral object to the creditor so that if the requirements are not met, the debtor can file a lawsuit for unlawful acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code. Other legal protection for debtors is through the creation of a fiduciary guarantee deed that emphasizes the default clause and the procedure for executing the collateral object and the debtor can maintain the status quo of the collateral object so that he still has the right to control the collateral object if forced execution is carried out. The execution of the fiduciary guarantee object carried out by the creditor in the Purwokerto District Court Decision Number 40/Pdt.G/2021/PN Pwt is invalid when associated with the execution requirements in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 because the debtor did not voluntarily hand over the collateral object and the execution was carried out by force.