Tulisan ini menganalisis mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pelaksana tugas pejabat pembina kepegawaian, khususnya dalam kewenangan untuk melakukan tindakan strategis dalam bidang kepegawaian yang mengakibatkan perubahan status hukum pegawai dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Kewenangan pelaksana tugas dibatasi oleh ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana seorang pelaksana tugas tidak mempunyai kewenangan salah satunya untuk mengambil tindakan dan/atau keputusan yang sifatnya strategis dalam aspek kepegawaian. Namun pembatasan ini rupanya memunculkan dampak negatif bagi pelaksana tugas yang ditugaskan untuk waktu yang lama. Limitasi kewenangan tersebut memunculkan stagnasi dalam pembinaan manajemen pegawai ASN pada instansi pemerintah. Hal ini juga dipandang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah berupaya untuk memperluas kewenangan pelaksana tugas disertai dengan mekanisme pengawasan untuk mencegah kemungkinan timbulnya penyelahgunaan kewenangan.

---

This paper analyzes the authority possessed by acting officials of civil apparatus officials, especially in the authority to take strategic actions in the field of civil apparatus that result in changes in the legal status of employees in the appointment, transfer and dismissal of employees. This research is written using doctrinal legal research methods. The authority of task executors is limited by the provisions of Article 14 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, where a task executor does not have the authority, one of which is to take strategic actions and/or decisions in the aspect of staffing. However, this restriction seems to have a negative impact on the executor who is assigned for a long time. The limitation of authority has led to stagnation in the development of ASN employee management in government agencies. This is also seen as affecting the achievement of government agency performance. To overcome this, the government seeks to expand the authority of task executors accompanied by a supervisory mechanism to prevent the possibility of abuse of authority.