Notaris merupakan openbaar ambtenaar yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu akta autentik, salah satunya membuat akta dalam ranah perseroan terbatas. Atas kewenangannya tersebut, Notaris seringkali berpotensi untuk berhadapan dengan hukum dikarenakan tugas dan wewenangnya ataupun karena pihak lain yang mempermasalahkan akta yang dibuatnya. Hal ini tejadi pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN.Bgr jo. Putusan Nomor 462/Pdt/2023/PT BDG, dimana Notaris ditempatkan sebagai tergugat dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebab menuangkan hasil keputusan sirkuler ke dalam sebuah akta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal pembuatan akta pernyataan keputusan pemegang saham yang dinyatakan dibuat berdasarkan keputusan sirkuler yang cacat hukum serta akibat hukum dari pembatalan akta tersebut dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN.Bgr jo. Putusan Nomor 462/Pdt/2023/PT BDG. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang relevan yang diperkuat dengan adanya wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan akta pernyataan pemegang saham berdasarkan keputusan sirkuler, seharusnya Notaris dapat dibebaskan tanggungjawab secara perdata dan tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebab telah melakukan pengecekan pada Daftar Pemegang Saham (DPS) dan anggaran dasar terakhir serta menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, oleh karena isi akta pernyataan pernyataan keputusan pemegang saham dibuat berdasarkan keputusan sirkuler yang dinyatakan cacat hukum, sehingga akta tersebut dan akta-akta selanjutnya batal demi hukum yang mengakibatkan segala bentuk perbuatan dalam akta tersebut dianggap tidak pernah ada.

---

A notary is an openbaar ambtenaar who is authorized by law to make an authentic deed, one of which is making a deed in the realm of a limited liability company. With this authority, Notary often have the potential to face the law either due to their duties and authorities or other parties who had a dispute of the deeds that notary make. This case happened in District Court Verdict Number 187/Pdt.G/2021/PN.Bgr jo. High Court Verdict Number 462/Pdt/2023/PT BDG, where the Notary was placed as a defendant and declared to have committed an unlawful act because make the results of a circular resolution into a deed. The issues raised in this research are regarding how to protect the Notary in terms of making a deed of statement of shareholder’s decisions that are made based on legally impaired circular resolution as well as the legal consequences of the cancellation of the deed in District Court Verdict Number 187/Pdt.G/2021/PN.Bgr jo. High Court Verdict Number 462/Pdt/2023/PT BDG. This research uses a doctrinal method, namely research by collecting and analyzing relevant literature materials which are reinforced by interviews to obtain a comprehensive understanding of the problem being researched in a descriptive analytical. The results of this research show that in the terms of making deeds based on circular resolution such as in the case of this research verdict, the Notary should be exempted from civil responsibility and cannot be declared to have committed an unlawful act because the Notary has checked the Register of Shareholders (DPS) and the latest articles of association and carried out the position in accordance with the applicable legal provisions. Furthermore, because the content of the deed of statement of the meeting decision statement is made based on a circular resolution that is declared legally defective, so that the deed and subsequent deeds are null and void which results in all forms of acts in the deed are considered to have never existed.