Penjualan sebidang tanah dengan cara di bawah tangan belum mengalihkan kepemilikan hak atas tanah tersebut sehingga seharusnya jika dilakukan jual beli dengan akta autentik di kemudian hari maka akta jual beli hakikatnya sah secara hukum. Tulisan ini menganalisis keabsahan jual beli yang hanya berdasarkan kwitansi pembayaran dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank terhadap pemasangan akta pemberian hak tanggungan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16/ PK/Ag/2023 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16/ PK/Ag/2024. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini memuat 2 (dua) simpulan yaitu bahwa pembelian dibawah tangan atas sebidang tanah dengan bukti kwitansi tidak sah sebagai bukti peralihan hak atas tanah dan bahwa BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai lembaga keuangan sudah selayaknya dilindungi jika ia telah melaksanakan prosedur perkreditan yang benar (prudent). Terdapat saran dari penelitian ini yaitu bagi pihak pembeli untuk melaksanakan jual beli atas tanah berdasarkan ketentuan peralihan hak atas tanah dan bagi hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan untuk memberikan penyelesaian masalah bagi pihak yang bersengketa dengan lebih mencermati bukti-bukti dalam pesidangan serta memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya.

---

The sale of a plot of land underhand does not transfer ownership of the land rights, so that if the sale and purchase is carried out with an authentic deed at a later date, the deed of sale and purchase is essentially legally valid. This paper analyzes the validity of a sale and purchase based only on a payment receipt and the implementation of the principle of prudence carried out by the Bank regarding the installation of a deed of granting mortgage rights in the Judicial Review Decision Number 16/PK/Ag/2023 in conjunction with the Judicial Review Decision Number 16/PK/Ag/2024. This paper was compiled using a doctrinal research method. The results of this study contain 2 (two) conclusions, namely that an underhand purchase of a plot of land with evidence of a receipt is not valid as evidence of the transfer of land rights and that BPRS Ampek Angkek Canduang as a financial institution should be protected if it has implemented the correct (prudent) credit procedures. There are suggestions from this research, namely for buyers to carry out the sale and purchase of land based on the provisions for the transfer of land rights and for judges as part of the judicial institution to provide a solution to the problem for the disputing parties by paying closer attention to the evidence in court and providing the fairest possible considerations.