Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksekusi saham dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO) ketika efek yang dijadikan jaminan berada dalam status suspensi, serta perlindungan hukum yang relevan dalam kasus PT MAS melawan PT TGP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal dengan pendekatan analisis terhadap peraturan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi saham dalam transaksi REPO menjadi rumit saat efek yang dijadikan jaminan berada dalam status suspensi, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan risiko finansial bagi penerima jaminan. Status suspensi menyebabkan efek tidak dapat diperdagangkan, sehingga pihak penerima jaminan mengalami kesulitan dalam memperoleh keuntungan atau mengamankan haknya ketika pemberi jaminan tidak memenuhi kewajibannya, seperti melakukan top-up atau menyediakan tambahan jaminan. Global Master Repurchase Agreement (GMRA) belum mengatur secara spesifik mengenai penanganan efek yang disuspensi. Perlindungan hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan dalam transaksi REPO mencakup beberapa langkah: (1) Negosiasi tambahan untuk meminta pemberi jaminan menyediakan aset pengganti, (2) Melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bursa Efek Indonesia untuk memberikan kejelasan terkait penyelesaian transaksi dalam status suspensi, (3) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur hukum untuk memperoleh keputusan yang mengikat, dan (4) Jalur pidana sebagai upaya ultimum remedium apabila terdapat bukti kuat pelanggaran hukum seperti penipuan atau penggelapan. Meskipun langkah pidana bukan prioritas dalam penyelesaian sengketa bisnis, opsi ini dapat dipertimbangkan jika upaya lain tidak membuahkan hasil yang memadai. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas dan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak dalam transaksi REPO yang melibatkan efek di suspensi.

---

The purpose of this paper is to analyze the execution of shares in repurchase agreements (REPO) when the securities used as collateral are in suspension status, as well as the relevant legal protection in the case of PT MAS against PT TGP. The research method used is the doctrinal method, with an analytical approach to the regulations and related legal documents. The results show that the execution of shares in REPO transactions becomes complicated when the securities used as collateral are in suspension status, which results in legal uncertainty and financial risk for the collateral recipient. The suspension status results in the securities not being traded, which makes it difficult for the pledgee to make a profit or to secure its rights if the pledgor fails to meet its obligations, such as topping up or providing additional collateral. The Global Master Repurchase Agreement (GMRA) does not specifically address the treatment of suspended securities. The legal protection that can be taken by the aggrieved party in the REPO transaction involves several steps: (1) additional negotiations to require the guarantor to provide replacement assets, (2) involvement of the Financial Services Authority (OJK) or the Indonesia Stock Exchange to provide clarity on the settlement of transactions in suspension status, (3) dispute resolution through arbitration or legal channels to obtain binding decisions, and (4) criminal channels as an ultimum remedium if there is strong evidence of legal violations such as fraud or embezzlement. While criminal proceedings are not a priority in business dispute resolution, this option may be considered if other efforts do not yield adequate results. These findings underscore the need for clearer rules and adequate legal protection for parties to REPO transactions involving suspended securities.