Pasal 1 butir 10 PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menentukan bahwa ganti kerugian dimaknai sebagai penggantian yang layak dan adil. Oleh sebab itu, ganti rugi dalam pengadaan tanah dilakukan oleh lembaga independen yaitu Penilai Pertanahan. Namun, mekanisme penghitungan objek ganti kerugian tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terlihat pada pengadaan tanah untuk Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau di Kabupaten Bengkulu Tengah, di mana Warga Terdampak Proyek (WTP) memprotes karena lahan mereka dihargai sangat murah, bahkan di bawah NJOP. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai implikasi perbedaan penghitungan nilai ganti kerugian oleh Panitia Pertanahan yang diperoleh WTP di Kabupaten Bengkulu Tengah yang antara menggunakan NJOP dan Nilai Penggantian Wajar (NPW) sebagaimana diatur dalam SPI 204 dan implikasi perubahan ketentuan nilai ganti rugi berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu No. 27 Tahun 2016 dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bengkulu No. 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Nilai Ganti Rugi Tanam Tumbuh terhadap WTP di lahan Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau di Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penghitungan nilai ganti kerugian yang menggunakan NJOP dan bukan berpedoman pada SPI 204 mencerminkan ketidakadilan dalam pengadaan tanah. Sementara itu, perubahan ketentuan nilai ganti rugi tanam tumbuh dalam Peraturan Gubernur Bengkulu No. 30 Tahun 2020 memiliki implikasi sosial, ekonomi dan hukum serta tidak memenuhi landasan yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami sejauh mana pengawasan terhadap Penilai Pertanahan dilakukan, serta apakah terdapat celah regulasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran seperti yang ditemukan dalam kasus ini.

---

Article 1, item 10 of Government Regulation No. 19 of 2021 on Land Procurement for Public Interest states that compensation must be fair and reasonable. Therefore, land compensation is carried out by independent body, the Land Appraiser. However, the rules don’t explicitly explain how to calculate the compensation, creating legal uncertainty. This issue arose during the land acquisition for the Bengkulu-Lubuklinggau Toll Road in Bengkulu Tengah, where affected residents protested because their land was valued very low, even below the NJOP (Tax Object Selling Value). This thesis examines two main issues: the implications of using different methods to calculate compensation for affected residents in Bengkulu Tengah, specifically NJOP versus Fair Replacement Value as outlined in SPI 204; and the implications of changes in compensation rules with the issuance of Bengkulu Governor Regulation No. 30 of 2020, replacing Bengkulu Governor Regulation No. 27 of 2016, regarding compensation for crops and plants. This study uses a doctrinal method with a prescriptive approach. The results indicate that differences in compensation value calculations using NJOP instead of SPI 204 reflect injustice in land procurement practices. Meanwhile, changes in compensation provisions for plants and crops in Bengkulu Governor Regulation No. 30 of 2020 have social, economic and legal implications, and fail to meet juridical, sociological and philosophical foundations, thus contradicting Law No. 12 of 2011 on the Estabilishment of Legislation. Future research is recommended to explore the extent of oversight on Land Appraisers and wheter there are regulatory gaps that allow violations, as found in this case.