Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan yang dicatatkan debitor setelah dinyatakan pailit berdasarkan analisis dari beberapa putusan-putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis perubahan regulasi pencatatan perjanjian perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, serta kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum debitor dinyatakan pailit namun belum dicatatkan terhadap kreditur yang mengajukan permohonan pailit. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, dimana analisis dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam bentuk penelitian studi pustaka yang menggunakan data-data sekunder, yakni dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dicatatkan setelah debitor dinyatakan pailit hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, khususnya kreditor. Selain itu, perjanjian yang tidak dicatatkan sebelum pailit dapat mengakibatkan harta istri atau suami debitor menjadi bagian dari boedel pailit.

---

This research examines the validity of nuptial agreements registered by debtors after being declared bankrupt, based on an analysis of several court rulings. The primary focus of this research is to analyze changes in the regulation of nuptial agreement registration following the enactment of the Constitutional Court Decision Number 69 of 2015, and the binding force of nuptial agreements made before the debtor is declared bankrupt but not yet registered with creditors filing for bankruptcy. To achieve this, the research employs a doctrinal approach, analyzing the Supreme Court Decisions Number 894 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, Supreme Court Decision Number 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, and Supreme Court Decision Number 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. The research is conducted through a literature study using secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that nuptial agreements registered after the debtor is declared bankrupt only bind the parties involved and do not bind third parties, particularly creditors. Furthermore, agreements that are not registered before bankruptcy may result in the debtor's spouse's assets becoming part of the bankruptcy estate.