Penelitian ini mengkaji harmonisasi dalam pengaturan pengelolaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas), UU No. 23 Tahun 2014 (UU Pemda), dan UU No. 8 Tahun 2016 (UU Penyandang Disabilitas). Metode yang digunakan yaitu penelitian doktrinal, yang menganalisis doktrin hukum, norma, asas, serta nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni dalam pengaturan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas antara ketiga undang-undang tersebut yang disebabkan oleh adanya ketidakjelasan rumusan norma yang terdapat di dalamnya. UU Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas diberikan dalam bentuk pendidikan khusus, baik secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus/SLB. Sementara itu, dalam UU Penyandang Disabilitas, pendidikan khusus dimaknai sebagai pendidikan bagi peserta didik penyandang disabiltas yang hanya bersekolah di satuan pendidikan khusus/SLB. Selain itu, UU Sisdiknas juga tidak menjelaskan konsep pendidikan inklusif secara eksplisit, sehingga menyebabkan pengaturan dalam UU Pemda juga menjadi tidak spesifik menyatakan adanya kewenangan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Adanya pengertian yang berbeda mengenai pendidikan khusus antara UU Sisdiknas dan UU Penyandang Disabilitas juga berdampak terhadap ketidakjelasan penafsiran cakupan kewenangan pengelolaan pendidikan khusus dalam UU Pemda. Disharmoni ini mengakibatkan tidak optimalnya layanan pendidikan yang bermutu dan adil bagi peserta didik penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam rangka mencapai kepastian hukum, penelitian ini menyarankan penerapan asas lex posterior derogat legi priori dan lex specialis derogat legi generalis, yang mengutamakan UU Penyandang Disabilitas sebagai pedoman utama. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan disharmoni ini, diperlukan harmonisasi antara UU Sisdiknas, UU Pemda, dan UU Penyandang Disabilitas serta peraturan pelaksananya melalui revisi ketiga UU tersebut, serta peningkatan koordinasi antara lembaga terkait. Penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi berkala terhadap implementasi peraturan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar tercipta sistem pendidikan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.

---

This study examines the harmony in the regulation of education management for students with disabilities, as viewed through the National Education System Law (Law No. 20 of 2003), the Regional Government Law (Law No. 23 of 2014), and the Disability Law (Law No. 8 of 2016). The research employs a doctrinal legal research method, which analyzes legal doctrines, norms, principles, and values within the relevant laws and regulations. The findings show that there is disharmony in the regulation of education for students with disabilities among these three laws, caused by unclear normative formulations in each of them. The National Education System Law regulates education for students with disabilities as special education, which can be provided through inclusive education or special education units (SLB). In contrast, the Disability Law defines special education strictly as education in special education units (SLB). Furthermore, the National Education System Law does not explicitly define the concept of inclusive education, leading to the Regional Government Law lacking specificity regarding the authority to organize inclusive education. The differing definitions of special education between the National Education System Law and the Disability Law result in ambiguity in interpreting the scope of authority to manage special education in the Regional Government Law. This disharmony results in suboptimal delivery of quality and equitable education for students with disabilities in Indonesia. To achieve legal certainty, this study recommends applying the principles of lex posterior derogat legi priori and lex specialis derogat legi generalis, prioritizing the Disability Law as the main reference. Furthermore, harmonization between the National Education System Law, the Regional Government Law, and the Disability Law, as well as their implementing regulations, is necessary through the revision of these laws and enhanced coordination among relevant institutions. This study also recommends periodic evaluations of the implementation of education regulations for students with disabilities and the application of sound legislative principles to establish a better education system for students with disabilities.