SKK Migas sebagai lembaga pengganti BP Migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 merupakan lembaga sementara sehingga kepastian keberlangsungannya masih dipertanyakan. Penulisan ini menitikberatkan pada 2 (dua) pembahasan yakni: (1) mengkaji permasalahan yang muncul berkaitan dengan status SKK Migas yang bersifat sementara dan (2) menganalisis pedoman tata kerja (PTK) yang diterbitkan oleh Kepala SKK Migas dalam mendukung pengelolaan tata kelola minyak dan gas bumi. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan, SKK Migas pada dasarnya tidak dibentuk khusus untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, namun diberikan mandat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, PTK sebagai bagian dari kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi. PTK yang diterbitkan oleh Kepala SKK Migas sebagai fungsi kontrol terhadap kontraktor kerja sama minyak dan gas bumi.

---

SKK Migas as a substitute institution for BP Migas after the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 is a temporary institution so that the certainty of its sustainability is still questionable. This writing focuses on two main discussions: (1) examining the problems that arise related to the temporary status of SKK Migas and (2) analyzing the work guidelines issued by the Head of SKK Migas in supporting the oil and gas governance. Through this research, it can be concluded that SKK Migas was basically not formed specifically to manage upstream oil and gas business activities, but was given a mandate from the Minister of Energy and Mineral Resources. Therefore, the work guidelines, as part of government policy, must have purpose in maximizing the prosperity of the people, in accordance with the mandate of the constitution. The PTK issued by the Head of SKK Migas serves as a control function for oil and gas cooperation contractors.