Tesis ini menganalisis terkait model penyelesaian piutang negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dengan fokus pada kedudukan ahli waris sebagai penanggung utang dana BLBI serta landasan hukum terkait penetapan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik dalam proses penagihan piutang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang didukung dengan wawancara. Kedudukan ahli waris dapat diterapkan melalui hukum waris islam yang menekankan kedudukan pada kekerabatan, hukum adat berdasarkan kebiasaan budaya setempat, atau KUHPerdata yang berarti ahli waris sebagai penanggung utang memiliki hak untuk menerima, menolak, atau menerima melalui hak istimewa harta kekayaan yang diwariskan. Landasan hukum pada PP No.28 Tahun 2022 yang belum memiliki cukup kekuatan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan, serta isi daripada PP tersebut mengenai tindakan keperdataan yang umumnya terkait dengan hukum privat, dalam konteks dana BLBI yang berasal dari perjanjian perdata dan telah dialihkan menjadi urusan hukum publik, karena bersinggungan dengan piutang Negara

---

This thesis analyzes the model of resolving state receivables from the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) funds managed by the State Receivables Affairs Committee (PUPN), focusing on the position of heirs as debtors of BLBI funds and the legal basis for determining civil actions and/or public service actions in the debt collection process as regulated in Government Regulation No. 28 of 2022. This study employs a doctrinal research method supported by interviews. The position of heirs can be determined through Islamic inheritance law, which emphasizes kinship, customary law based on local cultural practices, or the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), which provides heirs as debtors with the right to accept, reject, or accept inheritance under the privilege of the inherited estate. The legal basis of Government Regulation No. 28 of 2022 lacks sufficient legal strength under the legislative hierarchy. Furthermore, the regulation’s provisions on civil actions, which are typically associated with private law, reflect a transition to public law in the context of BLBI funds, as these funds originate from civil agreements but have been reclassified as state receivables due to their intersection with public interests.